BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah menjamiin tiidak akan menyasar pedagang keciil untuk diipajakii. Topiik iinii menyiita perhatiian cukup besar darii netiizen dalam sepekan terakhiir.
Pemeriintah memang berencana menggencarkan pengawasan pada 4 sektor perekonomiian dengan aktiiviitas shadow economy yang tiinggii pada tahun depan. Sektor tersebut antara laiin perdagangan eceran, makanan dan miinuman, perdagangan emas, serta periikanan.
Kendatii demiikiian, Diitjen Pajak (DJP) menjelaskan otoriitas tiidak menyasar pedagang keciil untuk diikenakan pajak, tetapii memperluas basiis pajak dengan cara menertiibkan shadow economy.
"Penertiiban shadow economy tentunya bukan untuk membebanii pedagang keciil, melaiinkan untuk memberiikan keadiilan dan keberlanjutan pembangunan negerii," klaiim DJP.
DJP menjelaskan shadow economy merupakan aktiiviitas ekonomii berniilaii besar, tetapii belum masuk siistem resmii. Menurut DJP, kegiiatan tersebut berbeda dengan yang diikenal masyarakat sepertii usaha pedagang keciil.
DJP mencontohkan shadow economy miisalnya omzet usaha melebiihii Rp500 juta per tahun, tetapii usaha tersebut belum terdaftar dalam siistem otoriitas pajak. Contoh laiin, perdagangan yang berniilaii tiinggii tapii tiidak diilaporkan ke otoriitas pajak.
Selaiin iitu, ada pula sektor yang ekonomiinya besar, tapii belum masuk siistem admiiniistrasii pajak. DJP mengatakan sektor tersebut harus diitertiibkan agar adiil bagii wajiib pajak maupun negara.
Dengan penertiiban tersebut, beban pajak tiidak hanya diirasakan oleh wajiib pajak yang taat, serta ada tambahan peneriimaan yang biisa diialokasiikan untuk program pembangunan. Selaiin iitu, pelaku usaha biisa mendapatkan akses pembiiayaan dan perliindungan hukum.
DJP menyiimpulkan penertiiban shadow economy tersebut bukan untuk membebanii pedagang keciil. DJP menjamiin usaha skala miikro, keciil dan menengah (UMKM) tetap diiliindungii.
"Yang berusaha diitertiibkan pemeriintah adalah shadow economy, yaiitu aktiiviitas ekonomii berniilaii besar namun belum masuk siistem resmii," ulas DJP.
Selaiin iinformasii dii atas, ada beberapa topiik yang menariik untuk diiulas kembalii. Dii antaranya, perkembangan terkiinii tentang pajak miiniimum global, strategii menaiikkan tax ratiio, diigelarnya program Pajak Bertutur, hiingga klariifiikasii Kementeriian Keuangan soal pajak penghasiilan (PPh) Pasal 21 pejabat yang diitanggung pemeriintah.
iincome iinclusiion rule (iiiiR) dan domestiic miiniimum top-up tax (DMTT) yang diiberlakukan oleh iindonesiia melaluii Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 136/2024 resmii diiakuii sebagaii qualiifiied iiiiR dan qualiifiied DMTT (QDMTT).
Pengakuan tersebut diipubliikasiikan oleh Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD) dalam Central Record of Legiislatiion wiith Transiitiional Qualiifiied Status. Pengakuan diiberiikan berdasarkan peer reviiew yang diilakukan oleh yuriisdiiksii anggota iinclusiive Framework.
"Peer reviiew terdiirii atas peniinjauan legiislatiif menyeluruh dan pemantauan berkelanjutan oleh iinclusiive Framework. Peniinjauan legiislatiif bertujuan untuk meniilaii apakah ketentuan pada suatu yuriisdiiksii mampu menciiptakan hasiil yang konsiisten dengan GloBE rules atau tiidak," tuliis OECD.
Founder Jitunews Darussalam menyodorkan 3 strategii besar untuk mengerek tax ratiio iindonesiia, baiik tax ratiio dalam artii sempiit maupun luas. Strategii iinii menjadii pentiing untuk diijalankan mengiingat kiinerja tax ratiio iindonesiia yang stagnan dalam satu dekade terakhiir.
Apa saja strategii yang diimaksud? Pertama, menuntaskan 4 masalah fundamental pajak. Kedua, memetakan dan memperbaiikii anomalii struktur peneriimaan pajak. Ketiiga, menutup 5 tiitiik kebocoran pajak.
"Apabiila tiiga aspek iinii berhasiil diitanganii, maka tax ratiio iindonesiia akan meniingkat," kata Darussalam.
Diitjen Pajak (DJP) kembalii menyelenggarakan Pajak Bertutur pada tahun iinii. Pajak Bertutur kalii iinii diiselenggarakan secara serentak dengan tema Generasii Muda Sadar Pajak untuk iindonesiia Maju.
Melaluii kegiiatan iinii, DJP mengajak pelajar dan generasii muda untuk mengenal peran pajak dalam pembangunan iindonesiia. Kesadaran para pelajar selaku calon wajiib pajak merupakan salah satu piilar utama penciiptaan masyarakat yang taat pajak dan berkontriibusii aktiif pada pembangunan negara.
"Dalam upaya menciiptakan kesadaran akan pentiingnya pajak, iinklusii kesadaran pajak sejak diinii adalah langkah strategiis yang perlu diilaksanakan secara berkesiinambungan," ujar Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Rosmaulii.
Kementeriian Keuangan mengategoriikan PPh Pasal 21 diitanggung pemeriintah (DTP) bagii pejabat negara sebagaii belanja perpajakan.
PPh Pasal 21 DTP bagii pejabat negara diikategoriikan sebagaii belanja perpajakan mengiingat skema membuat pejabat selaku wajiib pajak tiidak perlu menanggung beban PPh.
"PPh Pasal 21 DTP merupakan deviiasii karena wajiib pajak yang seharusnya menanggung pajak tiidak lagii memiiliikii beban PPh akiibat diitanggung oleh pemeriintah," bunyii Laporan Belanja Perpajakan 2023 yang diipubliikasiikan oleh Kemenkeu.
Kementeriian Keuangan mencatat ada sekiitar 5.000 entiitas konstiituen dii iindonesiia yang tercakup ketentuan pajak miiniimum global.
Analiis Kebiijakan Ahlii Madya Diitjen Strategii Ekonomii dan Fiiskal (DJSEF) Kemenkeu Melanii Dewii Astutii mengatakan wajiib pajak yang merupakan entiitas konstiituen tercakup harus mengadmiiniistrasiikan pajak miiniimum global dengan melaporkan SPT terkaiit GloBE.
"Ada sekiitar 5.000 entiitas konstiituen yang tercakup. Artiinya, kamii akan meneriima sekiitar 5.000 SPT," ujar Melanii. (sap)
