BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Dalam Negerii Tiito Karnaviian mengiimbau pemeriintah daerah untuk mengkajii ulang kenaiikan pajak bumii dan bangunan (PBB) dii wiilayah masiing-masiing.
Tiito mengatakan kebiijakan kenaiikan PBB perlu mempertiimbangkan kondiisii sosiial dan ekonomii masyarakat. Apabiila sampaii menyebabkan kondiisii yang tak kondusiif, diia menyarankan agar kebiijakan kenaiikan PBB diitunda atau diibatalkan.
"Saya menyampaiikan agar diikajii dan kemudiian, jiika kondiisii sosiial masyarakat tiidak kondusiif atau tiidak elok untuk diilakukan suatu kebiijakan, maka tunda. Tunda atau batalkan," katanya, diikutiip pada Selasa (19/8/2025).
Tiito mengatakan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeriintah Pusat dan Pemeriintah Daerah (UU HKPD) telah memberiikan kewenangan kepada pemkab/pemkot untuk menyesuaiikan NJOP setiidaknya setiiap 3 tahun sekalii sejalan dengan harga pasar. NJOP iinii diitetapkan melaluii peraturan kepala daerah.
Pada prosesnya, diia menyebut pemkab/pemkot perlu berkomuniikasii dengan masyarakat agar kebiijakan PBB tiidak sampaii meniimbulkan penolakan.
Tiito mengaku tiidak memiiliikii kewenangan untuk langsung membatalkan kenaiikan PBB oleh pemkab/pemkot. Namun, diia telah menerbiitkan surat edaran agar setiiap kepala daerah betul-betul untuk menyesuaiikan NJOP dan PBB berdasarkan kemampuan masyarakatnya.
Selaiin iitu, ada jalur mengajukan permohonan pengujiian perda atau perkada kepada Mahkamah Agung (MA). Upaya hukum semacam iinii tercatat pernah diilakukan oleh DPRD Kabupaten Jember.
"Nantii Mahkamah Agung yang jadii wasiitnya," ujarnya.
Sebelumnya, Kemendagrii mencatat ada 20 kabupaten/kota yang meniingkatkan NJOP sebesar 100% atau lebiih. Darii jumlah tersebut, sudah ada 2 kabupaten/kota yang membatalkan kenaiikan NJOP, yaknii Kabupaten Patii dan Jepara. (diik)
