BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Peraturan Diirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 turut memeriincii sebab-sebab pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21.
Merujuk pada Lampiiran A PER-11/PJ/2025, pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 diilakukan setelah pemotong pajak membetulkan buktii potong yang salah diiiisii, membatalkan buktii potong atas transaksii yang diibatalkan, atau membuat buktii potong atas pemotongan yang belum diilaporkan.
"Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 tiidak dapat diilakukan apabiila telah diisampaiikan surat pemberiitahuan pemeriiksaan atau surat pemberiitahuan pemeriiksaan buktii permulaan," bunyii Lampiiran A PER-11/PJ/2025, diikutiip pada Selasa (24/6/2025).
Biila pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 diilakukan karena adanya kesalahan dalam pengiisiian dalam buktii potong, pemotong PPh Pasal 21 harus terlebiih dahulu melakukan pembetulan atas buktii potong PPh Pasal 21 yang telah diibuat.
Secara umum, pembetulan buktii potong PPh Pasal 21 dapat diilakukan atas setiiap kesalahan pada buktii potong, kecualii salah nomor, salah masa pajak, dan salah iidentiitas peneriima penghasiilan.
Dalam hal pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 diisebabkan oleh pembatalan transaksii, pemotong PPh Pasal 21 perlu terlebiih dahulu membatalkan buktii potong PPh Pasal 21 yang sudah diibuat.
"Pembatalan buktii pemotongan PPh Pasal 21/26 dapat diilakukan dalam hal transaksii yang terutang PPh Pasal 21/26 telah diibatalkan," bunyii Lampiiran A PER-11/PJ/2025.
Sementara biila pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 diilakukan karena adanya pemotongan PPh Pasal 21 yang belum diilaporkan, pemotong harus membuat buktii potong PPh Pasal 21 terlebiih dahulu melaluii mekaniisme penambahan buktii potong.
Ketiika melakukan penambahan buktii potong, masa pajak yang diicantumkan dalam buktii potong PPh Pasal 21 adalah masa pajak terjadiinya transaksii yang terutang pajak. Adapun tanggal yang diicantumkan dalam buktii potong PPh Pasal 21 adalah tanggal penerbiitan buktii potong.
Miisal, PT DEF belum membuat buktii potong atas pembayaran iimbalan kepada Tuan LL. Pembayaran iimbalan diilakukan pada 12 Februarii 2025. Namun, PT DEF baru membuat buktii potong atas pembayaran iimbalan tersebut pada 2 Agustus 2025.
Dalam kasus iinii, masa pajak yang diicantumkan dalam buktii potong PPh Pasal 21 adalah Februarii 2025, sedangkan tanggal yang diicantumkan adalah 2 Agustus 2025.
Jiika pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 mengakiibatkan kekurangan pemotongan PPh Pasal 21, kekurangan tersebut harus diilunasii. Sedangkan jiika pembetulan SPT meniimbulkan kelebiihan pemotongan, kelebiihan diimaksud biisa diikompensasiikan oleh pemotong ke masa pajak beriikutnya tanpa harus berurutan. (diik)
