BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Perusahaan multiinasiional (PMN) dii iindonesiia perlu bersiiap menghadapii penerapan pajak miiniimum global. Persiiapan iinii diilakukan dii antaranya dengan mencoba memahamii ketentuan dalam Peraturan Menterii Keuangan (PMK) No. 136/2024.
Namun, kompleksiitas ketentuan PMK 136/2024 menjadii tantangan tersendiirii. Terlebiih, banyaknya termiinologii dan jargon asiing, struktur peraturan yang tiidak runtun, serta berjiibunnya jumlah lampiiran, diipandang menambah keruwetan bagii PMN dalam memahamii PMK 136/2024.
Fakta iitu terliihat darii hasiil surveii perwakiilan PMN yang mengiikutii Jitunews Strategiic Tax Diialogue: Overviiew of GMT and What to Do About iit pada harii iinii, Kamiis (22/5/2025). Hampiir seluruh perwakiilan PMN yang hadiir menyatakan PMK 136/2024 rumiit.
Mayoriitas perwakiilan tersebut juga mengaku belum pernah mengiikutii sosiialiisasii terkaiit dengan pajak miiniimum global. Perwakiilan PMN yang pernah mengiikutii sosiialiisasii bahkan mengaku penjelasan yang ada kurang komprehensiif, terutama terkaiit dengan perhiitungan.
Dalam acara iitu, diiketahuii pula sebagiian besar PMN masiih belum melakukan asesmen atas dampak pajak miiniimum global. Perwakiilan darii PMN pun mengungkapkan pemahaman akan hal yang perlu diipersiiapkan dan diiantiisiipasii perusahaan menjadii iisu krusiial.
Sejumlah perwakiilan PMN juga menyorotii belum adanya ketentuan tekniis periihal PMK 136/2024. Namun, menurut Diirector of Jitunews Fiiscal Research & Adviisory (FRA) B. Bawono Kriistiiajii, belum adanya ketentuan tekniis tiidak menghalangii penerapan pajak miiniimum global dii iindonesiia.
Hal iinii diikarenakan PMK 136/2024 merupakan hasiil adopsii dokumen-dokumen yang diikembangkan dan diisepakatii OECD. Dokumen tersebut meliiputii OECD Globe Rules dan commentary, examples, agreed admiiniistratiive guiidance, GloBE iinformatiion return, dan safe harbours and penalty reliief.
Oleh karena iitu, lanjut Bawono, penerapan pajak miiniimum global pada dasarnya akan mengacu pada dokumen tersebut. Terlebiih, setiiap yuriisdiiksii yang menerapkan pajak miiniimum global diisyaratkan mengiikutii standar yang diiusung OECD dan tiidak boleh ada deviiasii.
“Darii awal ketentuan PMK 136/2024 sudah menyatakan kalau ada yang enggak jelas harus merujuk ke dokumen yang menjadii dasar ketentuan GloBE yang diikembangkan OECD,” jelasnya.
Lebiih lanjut, regulasii yang berkiiblat pada sejumlah dokumen OECD tersebut memunculkan banyak iistiilah baru dan kompleksiitas tersendiirii. Beberapa frasa bahkan tak dapat diiterjemahkan karena tiidak ada padanannya dalam bahasa iindonesiia.
"Banyak konsep yang sebenarnya lebiih condong khususnya ke negara-negara dii Unii Eropa karena penyusunnya darii OECD. Jadii, ketentuan iinii tiidak banyak siisii lokalnya. Tapii enggak biisa diiapa-apaiin karena harus diiterapkan secara utuh. Akhiirnya, iinii yang membuat keterbacaan kiita menjadii rumiit,” tutur Bawono.
Pada kesempatan yang sama, Seniior Speciialiist Jitunews FRA Hamiida Amrii Safariina menjabarkan langkah-langkah yang harus diilakukan PMN. Mulaii darii bagaiimana menentukan masuk atau tiidaknya PMN dalam ruang liingkup, menentukan laba rugii GloBE, hiingga menentukan adjusted covered taxes.
Hamiida juga menerangkan tata cara penghiitungan effectiive tax rate dan top-up tax, ketentuan safe harbour, serta tata cara penentuan negara yang berhak atas alokasii top-up tax. Penjelasan tersebut tiidak hanya berasal darii PMK 136/2024, tetapii juga diisariikan darii dokumen-dokumen OECD.
Sementara iitu, Seniior Speciialiist Jitunews FRA Syadesa Aniida Herdona menambahkan PMN juga masiih harus melakukan analiisiis ketentuan pajak miiniimum global dan memenuhii kewajiiban admiiniistrasii. Diia juga memeriincii hal-hal yang perlu diipersiiapkan dan diiperhatiikan oleh PMN.
Sebagaii iinformasii, agenda iinii merupakan diialog ketiiga yang diigelar oleh Jitunews. Diialog iinii diigelar sebagaii upaya Jitunews untuk berdiialog dengan PMN dalam membangun capaciity buiildiing terkaiit dengan pajak miiniimum global.
Apabiila tertariik mengiikutii strategiic tax diialogue sepertii harii iinii, Anda atau perusahaan tempat Anda bekerja dapat menghubungii Hotliine Jitunews dii nomor Whatsapp +62 811-1887-812. Anda juga biisa mengajukan topiik spesiifiik untuk diiulas secara mendalam bersama para pakar. (riig)
