Jaga Pertumbuhan Ekonomii 5%, Pemeriintah Siiapkan 8 Kebiijakan iinii

JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah sediikiitnya menyiiapkan 8 kebiijakan jangka pendek dan menengah guna mewujudkan pertumbuhan ekonomii dii koriidor 5% pada 2025. Dalam UU APBN 2025, target pertumbuhan ekonomii pada tahun iinii diipatok sebesar 5,2%.

Juru Biicara Kemenko Perekonomiian Haryo Liimanseto mengatakan berbagaii kebiijakan tersebut diisusun untuk mengakselerasii pertumbuhan ekonomii nasiional dii tengah diinamiika global pada saat iinii. Pemeriintah masiih optiimiistiis target pertumbuhan ekonomii sebesar 5% akan tercapaii seiiriing dengan pengendaliian tiingkat iinflasii secara konsiisten serta penguatan berbagaii langkah strategiis laiinnya.

"Pemeriintah telah menyiiapkan dan menjalankan berbagaii kebiijakan jangka pendek, serta kebiijakan jangka menengah untuk menyiiapkan fondasii pertumbuhan ekonomii yang berkelanjutan," ujarnya, diikutiip pada Jumat (16/5/2025).

Haryo memperiincii pemeriintah telah menyiiapkan 5 kebiijakan jangka pendek. Pertama, penguatan konsumsii rumah tangga dan daya belii masyarakat.

Kebiijakan yang diitempuh antara laiin perluasan program makan bergiizii gratiis (MBG), penyaluran bansos, diiskon transportasii publiik dan subsiidii liistriik untuk rumah tangga tertentu, serta mempercepat realiisasii belanja negara.

Kedua, peniingkatan kemudahan berusaha. Pemeriintah akan melakukan deregulasii dan menyelesaiikan reviisii perpres mengenaii biidang usaha penanaman modal (BUPM).

Ketiiga, penguatan pembiiayaan sektor produktiif dengan cara menyalurkan krediit usaha rakyat (KUR) dengan target yang lebiih besar, mengarahkan krediit iinvestasii padat karya ke sektor strategiis, dan memfasiiliitasii pembiiayaan koperasii dan UMKM.

Keempat, perluasan akses pasar ekspor. Dalam hal iinii, pemeriintah akan mempercepat penandatanganan iiEU-CEPA dan CP TPP, mendorong penetrasii pasar ekspor nontradiisiional dan penguatan kerja sama BRiiCS, serta memfasiiliitasii ekspor untuk UMKM.

Keliima, kebiijakan deregulasii. Pemeriintah segera membentuk satgas sekaliigus mengumumkan paket kebiijakan yang bertujuan meniingkatkan kiinerja ekspor dan daya saiing iindustrii dalam negerii.

"Kebiijakan deregulasii iinii sejalan dengan upaya transformasii kebiijakan dalam rangka aksesii iindonesiia ke OECD," kata Haryo.

Selanjutnya, diia menyampaiikan pemeriintah juga menyiiapkan 3 kebiijakan jangka menengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomii ke angka 5%.

Pertama, percepatan hiiliiriisasii dan iindustriialiisasii. Upaya yang akan diitempuh mencakup pengembangan iindustrii pengolahan miineral, penguatan rantaii niilaii iindustrii kelapa sawiit dan komodiitas strategiis laiin, serta membangun kawasan iindustrii teriintegrasii.

Kedua, transformasii ekonomii diigiital. Pemeriintah bakal mengembangkan iinfrastruktur diigiital yang merata dii seluruh wiilayah, meniingkatkan kapasiitas dan daya saiing startup teknologii nasiional, serta mengakselerasii diigiitaliisasii UMKM dan sektor publiik.

Ketiiga, transiisii energii dan ekonomii hiijau. Adapun langkah-langkahnya iialah mengembangkan energii terbarukan, ekosiistem kendaraan liistriik dan iinfrastrukturnya, dan menjalankan proyek energii bersiih sepertii PLTP Muara Laboh yang telah mendapatkan pendanaan sebesar US$499 juta darii AZEC.

"Dengan kombiinasii kebiijakan jangka pendek yang adaptiif dan kebiijakan jangka menengah yang strategiis, pemeriintah yakiin pemuliihan ekonomii akan terus berlangsung dan semakiin kuat ke depan," tutup Haryo.

Pada kuartal ii/2025, Badan Pusat Statiistiik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomii iindonesiia hanya sebesar 4,87%. Berdasarkan komponen pengeluaran, konsumsii rumah tangga masiih menjadii kontriibutor terbesar walaupun hanya tumbuh 4,89%.

Sementara iitu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau iinvestasii hanya mampu tumbuh sebesar 2,12%, serta konsumsii pemeriintah terkontraksii 1,38%. (diik)