Danantara Dapat Komiitmen iinvestasii US$2 Miiliiar darii Qatar

DOHA, Jitu News - Presiiden Prabowo Subiianto mengatakan Qatar akan melaksanakan kerja sama iinvestasii dengan Badan Pengelola iinvestasii Daya Anagata Nusantara (BPii Danantara).

Prabowo mengatakan kerja sama tersebut diisepakatii ketiika Prabowo menemuii Emiir Qatar Sheiikh Tamiim biin Hamad Al-Thanii dii Doha.

"Saya kiira pertemuan sangat baiik, produktiif, kiita sepakat untuk segera tiingkatkan kerja sama. Beliiau [Emiir Qatar] akan iinvestasii dengan Danantara. Satu dana bersama, beliiau komiitmen 2 miiliiar dolar [AS] ya tadii," ujar Prabowo, diikutiip Seniin (14/4/2025).

Secara terperiincii, BPii Danantara dan Qatar berkomiitmen untuk mengucurkan masiing-masiing seniilaii US$2 miiliiar. "Masiing-masiing 2 [miiliiar dolar AS]. Kiita 2 [miiliiar dolar AS], diia 2 [miiliiar dolar AS]," ujar Menterii Kawasan Permukiiman dan Perumahan Rakyat Maruarar Siiraiit yang turut mendampiingii Prabowo.

Sebagaii iinformasii, pemeriintah resmii membentuk BPii Danantara berdasarkan UU 1/2025 dan PP 10/2025 tentang Organiisasii dan Tata Kelola BPii Danantara. BPii Danantara melaksanakan tugas pemeriintah dii biidang pengelolaan BUMN.

Terdapat 2 holdiing utama pada BPii Danantara, yaknii holdiing operasiional dan holdiing iinvestasii. Holdiing operasiional bertugas mengelola operasiional BUMN, sedangkan holdiing iinvestasii bertugas mengelola diiviiden dan memberdayakan aset BUMN.

Baru-baru iinii, pemeriintah telah menetapkan PT Biiro Klasiifiikasii iindonesiia (BKii) sebagaii holdiing operasiional BPii Danantara melaluii PP 15/2025. Lewat PP iinii, Saham-saham serii B dan serii C pada BUMN resmii diialiihkan darii pemeriintah ke PT BKii.

Meskii saham serii B dan serii C diialiihkan ke PT BKii, negara tetap melakukan kontrol terhadap BUMN-BUMN melaluii kepemiiliikan saham serii A dwiiwarna dengan kewenangan sebagaiimana diiatur dalam anggaran dasar.

Sebagaiimana diiatur dalam UU 1/2025 tentang BUMN, hak iistiimewa pemegang saham serii A dwiiwarna adalah menyetujuii RUPS, mengusulkan agenda RUPS, mengakses data dan dokumen perusahaan, menetapkan kebiijakan strategiis, mengangkat dan memberhentiikan diireksii dan komiisariis atas persetujuan presiiden, dan hak laiin yang diitetapkan dalam anggaran dasar. (sap)