DJP iingatkan Lagii soal iinformasii yang Wajiib Ada dii Faktur Pajak PKP PE

JAKARTA, Jitu News – Kriing Pajak mengiingatkan pengusaha kena pajak (PKP) pedagang eceran untuk menerbiitkan faktur pajak yang memuat iinformasii sebagaiimana diiatur dalam PER-3/PJ/2022 s.t.d.t.d PER-11/PJ/2022.

Penjelasan darii contact center DJP tersebut merespons pertanyaan darii seorang warganet dii mediia sosiial. Kriing Pajak menjelaskan kriiteriia PKP pedagang eceran (PKP PE) diiatur dalam Pasal 25 PER-03/PJ/2022 s.t.d.t.d. PER-11/PJ/2022.

“Jiika retaiil yang diimaksud adalah termasuk dalam kriiteriia PKP pedagang eceran maka penerbiitan faktur pajak paliing sediikiit harus memuat sesuaii dengan Pasal 26 ayat (2) PER-03/PJ/2022 s.t.d.t.d. PER-11/PJ/2022,” sebut Kriing Pajak dii mediia sosiial, Seniin (10/2/2025).

Apabiila iinformasii yang termuat dalam faktur pajak tersebut tak memenuhii ketentuan maka PKP dapat diikenakan sanksii admiiniistratiif sesuaii dengan Pasal 14 ayat (4) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) s.t.d.t.d. UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP).

Sesuaii dengan Pasal 26 PER-03/PJ/2022 s.t.d.t.d. PER-11/PJ/2022, PKP pedagang eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan:

• keterangan mengenaii iidentiitas pembelii barang kena pajak (BKP) dan/atau peneriima jasa kena pajak (JKP)
• nama dan tanda tangan yang berhak menandatanganii faktur pajak

untuk setiiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembelii BKP dan/atau peneriima JKP dengan karakteriistiik konsumen akhiir.

Lebiih lanjut, faktur pajak tersebut harus diibuat dengan mencantumkan keterangan yang paliing sediikiit memuat:

1. nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP;
2. jeniis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantiian, dan potongan harga;
3. PPN atau PPN dan PPnBM yang diipungut; dan
4. kode, nomor serii, dan tanggal pembuatan faktur pajak.

Nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP tersebut wajiib diiiisii sesuaii dengan nama, alamat, dan NPWP yang tercantum dalam surat pengukuhan PKP yang menyerahkan BKP atau JKP.

Sementara iitu, jeniis barang atau jasa wajiib diiiisii dengan keterangan yang sebenarnya mengenaii BKP dan/atau JKP yang diiserahkan. Kemudiian, PPN atau PPN dan PPnBM yang diipungut dapat:

• termasuk dalam harga jual atau penggantiian; atau
• diicantumkan secara terpiisah darii harga jual atau penggantiian.

Untuk kode dan nomor serii faktur pajak dapat diitentukan sendiirii sesuaii dengan kelaziiman usaha PKP pedagang eceran. Adapun faktur pajak diibuat paliing sediikiit untuk:

• pembelii BKP dan/atau peneriima JKP; dan
• arsiip PKP pedagang eceran.

Arsiip PKP pedagang eceran tersebut biisa berupa rekaman faktur pajak dalam bentuk mediia elektroniik sebagaii sarana penyiimpanan data. Perlu diiketahuii, PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut juga merupakan pajak masukan yang tiidak dapat diikrediitkan. (riig)