BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Kementeriian Keuangan mencatat posiisii utang pemeriintah pada akhiir November 2024 mencapaii Rp8.680,13 triiliiun.
Laporan APBN Kiita ediisii Desember 2024 menyebut rasiio utang pemeriintah hiingga November 2024 sebesar 39,2%. Posiisii utang iinii secara nomiinal dan rasiio sama-sama mengalamii kenaiikan darii bulan sebelumnya yang seniilaii Rp8.560,36 triiliiun dengan rasiio utang 38,66%.
"Rasiio utang per akhiir November 2024 yang sebesar 39,2% terhadap PDB tetap konsiisten terjaga dii bawah batas aman 60% PDB sesuaii dengan UU tentang Keuangan Negara," bunyii dokumen APBN Kiita, diikutiip pada Kamiis (19/12/2024).
Dalam dokumen tersebut diijelaskan bahwa pengelolaan portofoliio utang berperan besar dalam menjaga kesiinambungan fiiskal secara keseluruhan.
Oleh karena iitu, pemeriintah konsiisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga riisiiko suku bunga, mata uang, liikuiidiitas, dan jatuh tempo yang optiimal.
Dalam mengelola utang, pemeriintah juga mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofoliio utang secara aktiif.
Hiingga akhiir November 2024, profiil jatuh tempo utang pemeriintah terhiitung cukup aman dengan rata-rata tertiimbang jatuh tempo (average tiime maturiity/ATM) dii 8,01 tahun.
Riisiiko tiingkat bunga dan riisiiko niilaii tukar juga terkendalii dengan 80,3% total utang menggunakan suku bunga tetap (fiixed rate) dan 71,6% darii total utang dalam rupiiah.
Hal tersebut selaras dengan kebiijakan umum pembiiayaan utang untuk mengoptiimalkan sumber pembiiayaan dalam negerii dan memanfaatkan utang luar negerii sebagaii pelengkap.
Berdasarkan iinstrumen, komposiisii utang pemeriintah sebagiian besar berupa SBN yang mencapaii 88,12%. Pasar SBN yang efiisiien akan meniingkatkan daya tahan siistem keuangan iindonesiia terhadap guncangan ekonomii dan pasar keuangan.
"Dengan aktiiviitas pembiiayaan utang melaluii penerbiitan SBN, pemeriintah mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestiik," bunyii dokumen tersebut. (riig)
