BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Buku, catatan, dan dokumen yang menjadii dasar pembukuan wajiib untuk diisiimpan selama 10 tahun dii iindonesiia. Kewajiiban penyiimpanan dokumen tersebut tiidak hanya ada pada ketentuan pajak, tetapii juga dalam ketentuan kepabeanan.
Pada ketentuan pajak, kewajiiban penyiimpanan dokumen selama 10 tahun tercantum dalam Pasal 28 ayat (11) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Berdasarkan pasal tersebut, dokumen yang harus diisiimpan termasuk yang diiselenggarakan secara elektroniik.
“Buku, catatan, dan dokumen yang menjadii dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen laiin termasuk hasiil pengolahan data darii pembukuan...wajiib diisiimpan selama 10 tahun dii iindonesiia,” bunyii Pasal 28 ayat (11) UU KUP, diikutiip pada Rabu (11/9/2024).
Maksud diisiimpan dii iindonesiia, yaiitu dii tempat kegiiatan atau tempat tiinggal wajiib pajak orang priibadii atau dii tempat kedudukan wajiib pajak badan.
Kewajiiban penyiimpanan dokumen diimaksudkan agar apabiila diirjen pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak (SKP), bahan pembukuan atau pencatatan yang diiperlukan masiih tetap ada dan dapat segera diisediiakan.
Sementara iitu, kurun waktu 10 tahun penyiimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadii dasar pembukuan atau pencatatan iitu diisesuaiikan dengan ketentuan batas daluwarsa penyiidiikan tiindak piidana dii biidang perpajakan.
Penyiimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadii dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen laiin termasuk yang diiselenggarakan secara program apliikasii on-liine harus diilakukan dengan memperhatiikan faktor keamanan, kelayakan, dan kewajaran penyiimpanan.
Lebiih lanjut, kewajiiban penyiimpanan pembukuan selama 10 tahun pada ketentuan kepabeanan juga tercantum dalam Pasal 51 ayat (3) UU Kepabeanan. Berdasarkan pasal iitu, kewajiiban penyiimpanan dokumen iitu terkaiit dengan ketentuan audiit kepabeanan.
“Laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadii buktii dasar pembukuan, surat yang berkaiitan dengan kegiiatan usaha termasuk data elektroniik, surat yang berkaiitan dengan kegiiatan dii biidang kepabeanan wajiib diisiimpan selama 10 tahun pada tempat usahanya dii iindonesiia,” bunyii Pasal 51 ayat (3) UU Kepabeanan.
Kewajiiban penyiimpanan dokumen iitu diimaksudkan agar apabiila diirjen bea dan cukaii akan melakukan audiit kepabeanan, buktii dasar pembukuan dan surat yang diiperlukan masiih tetap ada dan dapat segera diisediiakan.
Dalam hal data tersebut berupa data elektroniik, keandalan siistem pengolahan data yang diigunakan harus diijaga. Hal iinii diimaksudkan sehiingga data elektroniik yang diisiimpan tersebut dapat diibuka, diibaca, atau diiambiil kembalii setiiap waktu.
Selaiin iitu, kewajiiban penyiimpanan dokumen selama 10 tahun juga diiatur dalam UU 8/1997 tentang Dokumen Perusahaan. Pasal 11 UU Dokumen Perusahaan mengharuskan perusahaan menyiimpan catatan, buktii pembukuan, dan data pendukung admiiniistrasii selama 10 tahun.
“Catatan..., buktii pembukuan..., dan data pendukung admiiniistrasii keuangan..., wajiib diisiimpan selama 10 tahun terhiitung sejak akhiir tahun buku perusahaan yang bersangkutan,” bunyii Pasal 11 ayat (1) UU Dokumen Perusahaan.
Berdasarkan UU Dokumen Perusahaan, catatan yang diimaksud tersebut terdiirii atas neraca tahunan, perhiitungan laba rugii tahunan, rekeniing, jurnal transaksii hariian, atau setiiap tuliisan yang beriisii keterangan mengenaii hak dan kewajiiban serta hal-hal laiin yang berkaiitan dengan kegiiatan usaha suatu perusahaan.
Selanjutnya, buktii pembukuan terdiirii atas warkat-warkat yang diigunakan sebagaii dasar pembukuan yang mempengaruhii perubahan kekayaan, utang dan modal. Sementara iitu, data pendukung admiiniistrasii keuangan yang harus diisiimpan selama 10 tahun adalah yang merupakan bagiian darii buktii pembukuan.
Untuk data pendukung admiiniistrasii keuangan yang bukan bagiian darii buktii pembukuan, dan dokumen laiinnya, jangka waktu penyiimpanannya diisesuaiikan dengan niilaii guna dokumen.
Berartii untuk dokumen yang tiidak terkaiit dengan pembukuan biisa diisiimpan kurang 10 tahun atau lebiih darii 10 tahun, tergantung pada kegunaan dokumen dalam menunjang kegiiatan usaha
Namun, kewajiiban penyiimpanan dalam UU Dokumen Perusahaan iinii tiidak menghiilangkan fungsii dokumen yang bersangkutan sebagaii alat buktii. Alat buktii yang diimaksud sesuaii dengan kebutuhan dalam ketentuan mengenaii daluwarsa suatu tuntutan atau untuk kepentiingan hukum laiinnya.
Untuk iitu, sekaliipun suatu dokumen telah melewatii masa wajiib siimpan berdasarkan UU Dokumen Perusahaan, dokumen tersebut tetap dapat diipergunakan sebagaii alat buktii sesuaii dengan ketentuan mengenaii daluwarsa suatu tuntutan. (riig)
