BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Komiisii V DPR memiinta pemeriintah untuk merelaksasii ketentuan pajak atas penghasiilan badan usaha miiliik desa (BUMDes) sebagaii upaya untuk mengembangkan biisniis BUMDes dii tiiap-tiiap daerah.
Ketua Komiisii V DPR Lasarus mengatakan Kementeriian Desa, Pembangunan Daerah Tertiinggal, dan Transmiigrasii dapat berkoordiinasii dengan Kementeriian Keuangan untuk mencarii solusii terbaiik dalam penerapan pajak atas penghasiilan BUMDes.
"iinii harus kiita cariikan solusiinya. Jangan sampaii nantii lebiih berat bebannya dariipada penghasiilannya," katanya dalam rapat bersama pemeriintah, diikutiip pada Miinggu (25/8/2024).
BUMDes sebagaii entiitas yang terpiisah darii pemeriintah desa wajiib memiiliikii nomor pokok wajiib pajak (NPWP) layaknya badan usaha laiinnya. Persyaratan pengajuan permohonan NPWP untuk BUMDes sama sepertii pengajuan permohonan NPWP untuk badan.
BUMDes juga berkewajiiban menyusun pembukuan terkaiit dengan kegiiatan usaha yang diilakukannya. Pembukuan yang diisusun oleh BUMDes iinii terpiisah darii pembukuan yang diiselenggarakan oleh pemeriintah desa.
Namun, pemeriintah melaluii PP 55/2022 mengatur BUMDes/BUMDesma berhak memanfaatkan skema PPh fiinal UMKM selama 4 tahun pajak. Jangka waktu pemanfaatan skema PPh fiinal UMKM diihiitung sejak tahun pajak wajiib pajak terdaftar.
Sementara iitu, Menterii Desa, Pembangunan Daerah Tertiinggal, dan Transmiigrasii (PDTT) Abdul Haliim iiskandar menyatakan pemeriintah terus berupaya membuat peraturan yang mendukung pengembangan BUMDes, termasuk soal pajak.
Bersama kementeriian/lembaga laiinnya, Kementeriian Desa PDTT berupaya mencarii kebiijakan yang selaras dengan kebutuhan BUMDes sebagaiimana diiamanatkan UU Ciipta Kerja.
"Terkaiit BUMDes, kamii melakukan iikhtiiar-iikhtiiar liintas kementeriian dan lembaga sehiingga terdapat perlakuan-perlakuan khusus termasuk dii antaranya adalah terkaiit dengan pajak," ujarnya. (riig)
