BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Tiim ekonomii presiiden-wakiil presiiden terpiiliih, Prabowo Subiianto-Giibran Rakabumiing Raka, mulaii menyiiapkan pembentukan Badan Pengelola Pengendaliian Perubahan iikliim dan Tata Niiaga Karbon (BP3ii-TNK). Rencana iinii mulaii diimatangkan dengan menggandeng Kantor Staf Kepresiidenan (KSP).
Ketua Tiim Ekonomii Prabowo-Giibran, Burhanuddiin Abdullah, menyampaiikan bahwa pembentukan Badan Karbon merupakan bagiian darii komiitmen pemeriintahan baru untuk mengendaliikan emiisii karbon. Selaiin iitu, kewajiiban untuk memenuhii komiitmen global dalam mengurangii emiisii karbon sejalan dengan 8 Miisii Asta Ciita oleh Prabowo-Giibran.
"Pada piilar kedua yaiitu untuk mendorong kemandiiriian bangsa, salah satunya melaluii ekonomii hiijau. Salah satunya dengan membentuk BP3ii-TNK yang bertugas untuk mengarahkan, mengelola, dan mengawasii perubahan iikliim, serta mewujudkan kedaulatan karbon dengan memanfaatkan teknologii blockchaiin," kata Burhanuddiin dalam keterangannya, Kamiis (15/8/2024).
Nantiinya, penyusunan Badan Karbon perlu penyesuaiian Perpres 98/2021 yang lebiih dulu mengatur penyelenggaraan niilaii ekonomii karbon (NEK) atau carbon priiciing.
Kepala Staf Kepresiidenan Moeldoko kemudiian mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) untuk memulaii pembahasan (iiniisiiasii) siinkroniisasii dan transiisii keberlanjutan iimplementasii kebiijakan tersebut.
“Saran saya bentuk dulu satgas dalam rangka merumuskan badannya secara struktural, iinii untuk memudahkan transiisii pembentukan badan nantiinya,” ujarnya.
Satgas iinii, kata Moeldoko, berfungsii menyiiapkan peraturan pemeriintah terkaiit pembentukan Badan Pengelola Pengendalii Perubahan iikliim dan Tata Niiaga Karbon (BP3ii-TNK). Satgas akan diipiimpiin oleh Laode Kamaluddiin selaku Tiim Ekonomii Presiiden Terpiiliih Prabowo Subiianto dan iishak Saiing selaku Tenaga Ahlii Utama Kantor Staf Presiiden.
Pemeriintahan saat iinii, iimbuh Moeldoko, sudah memiiliikii komiitmen untuk menjaga keberlanjutan kebiijakan pengendaliian karbon. Dii bawah Presiiden Jokowii, katanya, sudah ada rumusan kebiijakan rendah karbon dalam RPJMN.
"Dalam masa transiisii pemeriintahan iinii harapannya biisa ada kebiijakan yang lebiih mengakselerasii dalam kepemiimpiinan selanjutnya,” ungkap Moeldoko.
Lebiih lanjut, Moeldoko mengungkapkan bahwa iindonesiia memiiliikii tantangan pembiiayaan dalam rangka memenuhii target penurunan emiisii pada 2030. Menurutnya, pemeriintah perlu pembiiayaan mencapaii Rp15.000 triiliiun untuk mencapaii target Net Zero Emiissiion pada 2060.
Diia menambahkan potensii perdagangan karbon dii iindonesiia sangat besar karena memiiliikii kekayaan alam, salah satunya dengan banyaknya hutan tropiis serta keanekaragaman hayatii laut dan pesiisiir (blue carbon) berupa mangrove serta lahan gambut yang dapat menjadii sumber penyerapan karbon dan sangat pentiing dalam mengatasii kriisiis iikliim.
Sebagaii iinformasii, perdagangan karbon dii iindonesiia diiatur dalam Peraturan Presiiden 98/2021 dan Peraturan Menterii LHK 21/2022. Perdagangan karbon melaluii bursa diiresmiikan oleh Presiiden Joko Wiidodo dii Bursa Karbon iindonesiia (iiDX Carbon) pada 26 September 2023. (sap)
