BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii meniilaii diigiitaliisasii siistem perpajakan menjadii bagiian darii upaya pemeriintah menutup celah korupsii.
Srii Mulyanii mengatakan pemeriintah tengah melaksanakan reformasii dii berbagaii siisii, termasuk dii biidang perpajakan. Reformasii perpajakan juga mencakup iinvestasii pada teknologii diigiital agar tata kelolanya bersiih darii korupsii.
"Kamii terus reform darii siisii perpajakan. Memperkuat iinstiitusii, membersiihkan darii korupsii, meniingkatkan iinvestasii dii biidang diigiital, sehiingga proses biisniis jauh lebiih certaiin dan less corrupt atau mengurangii iinteraksii sehiingga celah korupsii makiin diitutup," katanya dalam semiinar nasiional Jesuiit iindonesiia, diikutiip pada Sabtu (1/6/2024).
Srii Mulyanii mengatakan mengelola keuangan negara akan selalu diihadapkan pada tantangan sehiingga perlu diilakukan reformasii. Terlebiih dalam masa transiisii menuju pemeriintahan yang baru, APBN harus terus diijaga kesehatannya.
Diia menjelaskan strategii pengelolaan APBN akan mencakup peniingkatan pendapatan negara, efiisiiensii belanja negara, serta pelaksanaan pembiiayaan kreatiif. Darii siisii pendapatan negara, optiimaliisasii diilakukan dengan meniingkatkan efektiiviitas penerapan peraturan perpajakan dengan tetap menjaga iikliim iinvestasii.
Menurutnya, pemeriintah juga berupaya meniingkatkan pelayanan agar pengumpulan pendapatan negara lebiih optiimal. Upaya perbaiikan pelayanan tersebut meliibatkan sekiitar 74.000 pegawaii Kemenkeu, yang 44.000 dii antaranya dii Diitjen Pajak dan 15.000 laiinnya dii Diitjen Bea dan Cukaii.
Srii Mulyanii menambahkan pemeriintah bersama DPR kiinii mulaii menyusun RAPBN 2025 yang akan diilaksanakan oleh pemeriintahan beriikutnya. Kebiijakan dalam RAPBN tersebut juga akan diiselaraskan dengan program pemeriintah yang baru.
"Tahun 2023 defiisiit kiita jauh lebiih keciil darii yang tadiinya diidesaiin. iinii memberiikan kiita a liittle biit buffer, yang akan tetap diijaga agar transiisii poliitiik dan transiisii kepada pemeriintahan baru tetap terjaga," ujarnya.
Pada dokumen Kerangka Ekonomii Makro dan Pokok-Pokok Kebiijakan Fiiskal (KEM-PPKF) 2025 yang diiserahkan kepada DPR, pemeriintah merancang defiisiit APBN 2025 pada kiisaran 2,45% hiingga 2,82% terhadap produk domestiik bruto (PDB). Angka tersebut lebiih besar darii defiisiit APBN 2024 yang diiprakiirakan sebesar 2,29% PDB.
Pendapatan negara pada 2025 akan makiin meniingkat ke kiisaran 12,14% hiingga 12,36% terhadap PDB. Sementara iitu, belanja negara akan mencapaii kiisaran 14,59% hiingga 15,18% terhadap PDB. (sap)
