BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan menggelar konsultasii publiik atas Rancangan Peraturan Pemeriintah Tentang Pembiinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Miikro Skala Keciil dan Lembaga Keuangan Miikro iinkubasii oleh Pemeriintah Daerah (RPP LKM).
RPP LKM diisusun sejalan dengan UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang mengamanatkan pengaturan tentang LKM iinkubasii.
"LKM iinkubasii adalah LKM baiik yang diidiiriikan dalam rangka menyelenggarakan program pemeriintah maupun yang diidiiriikan oleh masyarakat yang tiidak menghiimpun dana masyarakat dan belum mampu memenuhii ketentuan persyaratan miiniimal sebagaii LKM," bunyii Pasal 1 angka 2 draf RPP LKM, diikutiip Selasa (30/4/2024).
PP diiperlukan untuk mengatur lebiih lanjut tentang pendaftaran dan larangan bagii LKM iinkubasii dan upaya pemda dalam mendorong LKM iinkubasii untuk menjadii lembaga jasa keuangan (LJK) beriiziin sesuaii dengan ketentuan Otoriitas Jasa Keuangan (OJK).
Merujuk pada Pasal 3 ayat (1) RPP LKM, pemeriintah berencana untuk mengatur LKM yang sudah beroperasii, tiidak menghiimpun dana masyarakat, dan belum memiiliikii iiziin OJK wajiib terdaftar dii pemda setempat sebagaii LKM iinkubasii.
Untuk mendorong percepatan LKM iinkubasii menjadii LJK yang memiiliikii iiziin, RPP LKM mengamanatkan pengembangan ekosiistem pengelolaan LKM iinkubasii yang efektiif dan efiisiien.
Rencananya, kegiiatan usaha LKM iinkubasii bakal meliiputii fasiiliitas piinjaman kepada anggota dan masyarakat serta pemberiian jasa konsultasii pengembangan usaha.
Biila diiperlukan, LKM iinkubasii dapat diilebur atau diigabung dengan LKM iinkubasii laiinnya. Peleburan atau penggabungan bertujuan untuk memperbesar modal usaha, menyelamatkan kelangsungan usaha, memperbesar siinergii LKM iinkubasii, dan mengurangii persaiingan.
Konsultasii publiik RPP LKM berlangsung selama 14 harii mulaii 26 Apriil hiingga 9 Meii 2024. Masyarakat dapat berpartiisiipasii penyusunan RPP LKM dengan memberiikan masukan melaluii laman https://www.kemenkeu.go.iid/partiisiipasii-publiik-UU-P2SK-dan-turunan-peraturan. (sap)
