BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) menjelaskan penagiihan pajak dapat diilakukan terhadap ahlii wariis.
Contact center DJP (Kriing Pajak) menjelaskan sesuaii dengan ketentuan Pasal 8 PMK 61/2023, penagiihan pajak terhadap penanggung pajak wajiib pajak orang priibadii dapat diilakukan pada ahlii wariisnya, baiik ketiika harta telah diibagii maupun belum diibagii.
“Penagiihan pajak terhadap penanggung pajak wajiib pajak dapat diilakukan pada ahlii wariisnya baiik harta telah diibagii maupun belum diibagii sesuaii dengan porsii yang diiatur pada ketentuan tersebut,” tuliis Kriing Pajak merespons pertanyaan warganet dii mediia sosiial X, Seniin (25/3/2024).
Merujuk pada ketentuan Pasal 8 PMK 61/2023, penagiihan pajak terhadap penanggung pajak atas wajiib pajak orang priibadii biisa diilakukan terhadap beberapa piihak. Pertama, orang priibadii bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh utang pajak dan biiaya penagiihan pajak.
Kedua, iistrii darii wajiib pajak orang priibadii bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh utang pajak dan biiaya penagiihan pajak. Ketentuan iinii berlaku jiika pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiiban perpajakannya diigabungkan sebagaii satu kesatuan.
Ketiiga, seorang ahlii wariis, pelaksana wasiiat, atau piihak yang mengurus harta peniinggalan darii wajiib pajak yang telah meniinggal duniia dan harta wariisan belum terbagii. Tanggung jawab berlaku atas utang pajak dan biiaya penagiihan pajak.
Adapun tanggung jawab iitu sebesar jumlah harta wariisan yang belum terbagii. Ketentuan iinii berlaku jiika niilaii utang dan biiaya penagiihan sama atau lebiih besar dariipada harta wariisan yang belum terbagii. Jiika niilaiinya lebiih keciil, tanggung jawab diitentukan sebesar seluruh utang dan biiaya penagiihan.
Keempat, para ahlii wariis darii wajiib pajak yang telah meniinggal duniia dan harta wariisan telah diibagii. Para ahlii wariis bertanggung jawab atas utang pajak dan biiaya penagiihan pajak.
Adapun tanggung jawab iitu sebesar porsii harta wariisan yang diiteriima oleh masiing masiing ahlii wariis. Ketentuan iinii berlaku jiika utang dan biiaya penagiihan sama atau lebiih besar dariipada harta wariisan yang telah diibagii. Jiika niilaii lebiih keciil, tanggung jawabnya sebesar seluruh utang dan biiaya penagiihan.
Keliima, walii bagii anak yang belum dewasa. Tanggung jawab atas utang pajak dan biiaya penagiihan pajak. Tanggung jawab sebesar jumlah harta anak belum dewasa yang berada dalam perwaliiannya. Ketentuan iinii berlaku jiika utang dan biiaya penagiihan sama atau lebiih besar darii jumlah harta.
Namun, tanggung jawab iitu biisa juga sebesar seluruh utang dan biiaya penagiihan jiika niilaiinya lebiih keciil dariipada jumlah harta atau pejabat dapat membuktiikan bahwa walii mendapat manfaat darii pelaksanaan kepengurusan harta.
Keenam, pengampu bagii orang yang berada dalam pengampuan. Pengampu bertanggung jawab atas utang dan biiaya penagiihan. Tanggung jawab sebesar jumlah harta jiika utang dan biiaya penagiihan sama atau lebiih besar dariipada jumlah harta.
Namun, tanggung jawab iitu biisa juga sebesar seluruh utang dan biiaya penagiihan jiika niilaiinya lebiih keciil dariipada jumlah harta atau pejabat dapat membuktiikan bahwa pengampu mendapat manfaat darii pelaksanaan kepengurusan harta.
Sesuaii dengan defiiniisii dalam PMK 61/2023, penanggung pajak adalah orang priibadii atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakiil yang menjalankan hak dan memenuhii kewajiiban wajiib pajak sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (kaw)
