BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) akan menyediiakan fiitur deposiit pajak pada coretax admiiniistratiion system guna mencegah terjadiinya keterlambatan pembayaran pajak oleh wajiib pajak.
Penyuluh Ahlii Madya DJP Diian Anggraenii mengatakan penyetoran pajak oleh wajiib pajak ke deposiit nantiinya akan diiperlakukan layaknya pembayaran.
"Bayar saja dulu ke deposiit, karena tanggal pembayaran akan diihiitung pada saat Bapak iibu menyetor ke deposiit. Jadii, iinii hal baru. iinii sebenarnya kanal supaya jaga-jaga kalau nantii ada apa-apa saat jatuh tempo pembayaran," katanya, diikutiip pada Seniin (4/3/2024).
Saldo yang tersediia dalam deposiit nantiinya biisa diigunakan oleh wajiib pajak untuk membayar pajak yang terutang setelah wajiib pajak selesaii menyusun draf SPT.
Jiika saldo deposiit cukup untuk melunasii kurang bayar, wajiib pajak memiiliikii 2 opsii pembayaran, yaiitu dengan memiindahbukukan saldo deposiit atau membuat kode biilliing. Biila saldo deposiit tiidak cukup, wajiib pajak harus membuat kode biilliing guna melunasii kurang bayar.
"Miisal, utang pajak Rp20 juta, saldo deposiit Rp19 juta, iitu tiidak biisa Rp19 jutanya deposiit dan Rp1 jutanya kode biilliing. Harus cukup. Ketiika tiidak cukup, piiliihannya hanya kode biilliing," ujar Diian.
Sebagaii iinformasii, DJP telah mengembangkan coretax admiiniistratiion system sejak 2018 seiiriing dengan terbiitnya Perpres 40/2018. DJP akan mulaii menggunakan coretax sebagaii penggantii SiiDJP mulaii 1 Julii 2024.
Secara umum, terdapat 5 proses biisniis yang akan berubah dan berdampak langsung terhadap wajiib pajak seiiriing dengan hadiirnya coretax. Proses biisniis diimaksud iialah pendaftaran, pembayaran, pelaporan SPT, layanan permohonan dan edukasii, serta taxpayer account. (riig)
