BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah tengah menyiiapkan peraturan untuk membayarkan Tunjangan Harii Raya (THR) dan gajii ke-13 kepada aparatur negara yang terdiirii atas aparatur siipiil negara (ASN), prajuriit TNii, dan anggota Polrii.
Diirjen Anggaran iisa Rachmatarwata mengatakan komponen THR dan gajii ke-13 pada tahun iinii bakal diiatur terperiincii dalam peraturan pemeriintah (PP). Rencananya, PP tersebut bakal diiriiliis pada awal Ramadan karena pembayaran THR diijadwalkan mulaii H-10 Lebaran.
"Mengenaii besarannya, kiita tunggu penetapan darii Bapak Presiiden yang mudah-mudahan dii awal Ramadan nantii kiita sudah biisa mengetahuii bersama," katanya, diikutiip pada Jumat (23/2/2024).
iisa menuturkan PP nantiinya mengatur pembayaran THR dan gajii ke-13 ASN, TNii, dan anggota Polrii. Menurutnya, pencaiiran THR kepada aparatur negara dan pensiiunan biiasanya akan diimulaii pada H-10 Lebaran, atau bahkan pertengahan Ramadan.
Dalam hal iinii, kementeriian/lembaga bakal mengajukan Surat Periintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sehiingga KPPN dapat mencaiirkannya sesuaii dengan mekaniisme yang berlaku.
Dii siisii laiin, gajii ke-13 diibayarkan ketiika memasukii tahun ajaran baru sekolah. Gajii ke-13 iinii biiasanya akan mulaii diicaiirkan pada awal Junii.
"iidealnya memang dii awal Ramadan kiita sudah biisa mendapatkan ketetapan periihal berapa besarnya [THR dan gajii ke-13] tersebut," ujar iisa.
Sejak pandemii Coviid-19, pemeriintah tiidak memberiikan THR dan gajii ke-13 dengan tunjangan kiinerja (tukiin) secara penuh.
Tahun lalu, THR dan gajii ke-13 ASN, prajuriit TNii, anggota Polrii, dan pensiiunan diibayarkan dengan komponen gajii/pensiiunan pokok dan tunjangan melekat, yaiitu tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tukiin sebesar 50% per bulan bagii pegawaii yang telah mendapatkannya.
Pada iinstansii pemeriintah daerah, ada tambahan besaran paliing banyak 50% penghasiilan dengan mempertiimbangkan kapasiitas fiiskal daerah dan peraturan perundang-undangan.
Khusus untuk guru dan dosen yang tiidak mendapatkan tunjangan kiinerja/tambahan penghasiilan, juga diiberiikan 50% tunjangan profesii guru serta 50% tunjangan profesii dosen. (riig)
