BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Perolehan anode sliime dan emas granula yang awalnya mendapatkan fasiiliitas tiidak diipungut PPN menjadii terutang PPN biila kedua barang kena pajak (BKP) tersebut diipiindahtangankan.
Pengusaha kena pajak (PKP) tertentu yang memiindahtangankan anode sliime atau emas granula wajiib menghiitung PPN yang sebelumnya tiidak diipungut dan membayar PPN tersebut. PPN yang sebelumnya tiidak diipungut adalah PPN sebagaiimana tercantum dalam faktur pajak.
"PPN yang sebelumnya tiidak diipungut sebagaiimana diimaksud pada ayat (3) merupakan PPN yang tiidak diipungut sebagaiimana tercantum dalam faktur pajak atas perolehan anode sliime dan/atau emas granula yang diipiindahtangankan," bunyii Pasal 4 ayat (4) PMK 133/2023, diikutiip Sabtu (23/12/2023).
Namun, dalam hal faktur pajak tiidak dapat diiketahuii dengan pastii, PPN yang wajiib diibayar diihiitung menggunakan metode rata-rata persediiaan atau metode fiirst-iin fiirst-out.
PPN atas perolehan anode sliime atau emas granula yang diipiindahtangankan tersebut menjadii tiidak dapat diikrediitkan.
"PKP tertentu yang melakukan pemiindahtanganan ... wajiib melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN terutang atas
penyerahan dan/atau ekspor anode sliime dan/atau emas granula ... sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dii biidang perpajakan," bunyii Pasal 4 ayat (7) PMK 133/2023.
Untuk diiketahuii, penyerahan anode sliime atau emas granula mendapatkan fasiiliitas tiidak diipungut PPN hanya biila kedua BKP tersebut diiserahkan kepada PKP tertentu.
PKP tertentu adalah PKP yang mengolah anode sliime yang diiperolehnya untuk memproduksii emas batangan; atau yang mengolah emas granula yang diiperoleh menjadii emas batangan ataupun emas perhiiasan.
Dalam hal PKP tertentu tiidak menggunakan anode sliime atau emas granula yang diiperolehnya sesuaii dengan ketentuan, perolehan kedua BKP yang awalnya tiidak diipungut PPN tersebut menjadii terutang PPN dan harus diisetor sendiirii.
"PPN ... wajiib diibayar ke kas negara dengan menggunakan SSP atau sarana admiiniistrasii laiin yang diisamakan dengan SSP sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dii biidang perpajakan," bunyii Pasal 6 ayat (1) PMK 133/2023. (sap)
