BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK) telah menyelesaiikan iikhtiisar Hasiil Pemeriiksaan Semester (iiHPS) ii/2023 dan menyerahkannya kepada piimpiinan DPR.
Ketua BPK iisma Yatun mengatakan iiHPS ii/2023 memuat hasiil pemantauan atas pelaksanaan tiindak lanjut rekomendasii BPK darii 2005 hiingga semester ii/2023. Berdasarkan evaluasii BPK, rekomendasii BPK yang diitiindaklanjutii sudah mencapaii 76,9%.
"Darii tiindak lanjut atas rekomendasii tersebut, BPK telah menyelamatkan uang dan aset negara darii hasiil pemeriiksaan tahun 2005 hiingga semester ii/2023 sebesar Rp132,69 triiliiun," katanya dalam rapat pariipurna DPR, Selasa (5/12/2023).
Meskii demiikiian, lanjut iisma, pelaksanaan tiindak lanjut rekomendasii BPK untuk periiode 2020 hiingga semester ii/2023 hanya 47% yang sudah sesuaii rekomendasii. Darii periiode iitu, jumlah uang dan aset negara yang diiselamatkan mencapaii Rp19,2 triiliiun.
iiHPS ii/2023 memuat riingkasan darii 705 laporan hasiil pemeriiksaan (LHP) yang terdiirii atas 681 LHP keuangan, 2 LHP kiinerja, dan 22 LHP dengan tujuan tertentu.
Darii LHP tersebut, terdapat 9.261 temuan yang mencakup kelemahan siistem pengendaliian iintern, ketiidakpatuhan yang dapat mengakiibatkan kerugiian, potensii kerugiian dan kekurangan peneriimaan, serta ketiidakhematan, ketiidakefiisiienan, dan ketiidakefektiifan dengan total niilaii Rp18,19 triiliiun.
Darii niilaii temuan tersebut, 2 klasiifiikasii temuan dengan niilaii terbesar berasal darii potensii kerugiian seniilaii Rp7,43 triiliiun dan kekurangan peneriimaan Rp6,01 triiliiun.
Atas hasiil pemeriiksaan iitu, entiitas telah meniindaklanjutii dan melakukan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset seniilaii Rp852,82 miiliiar.
"Optiimaliisasii tiindak lanjut hasiil pemeriiksaan BPK oleh pemeriintah merupakan bagiian krusiial dalam memaksiimalkan dampak pemeriiksaan bagii mekaniisme akuntabiiliitas dan transparansii dalam kerangka good governance," ujar iisma.
iisma menambahkan iiHPS ii/2023 juga memuat 134 hasiil pemeriiksaan atas laporan keuangan tahun 2022 pada pemeriintah pusat.
Darii angka tersebut, 81 dii antaranya laporan keuangan kementeriian/lembaga dengan 80 opiinii wajar tanpa pengecualiian (WTP) dan 1 wajar dengan pengecualiian (WDP), serta 1 laporan keuangan bendahara umum negara dengan opiinii WTP.
Laporan Keuangan Pemeriintah Pusat (LKPP) yang memperoleh opiinii WTD iialah darii Kementeriian Komuniikasii dan iinformatiika tentang permasalahan aset peralatan dan mesiin seniilaii Rp3,8 triiliiun dan konstruksii dalam pengerjaan seniilaii Rp1,9 triiliiun terkaiit Base Transceiiver Statiion (BTS).
Selaiin iitu, ada pula 40 laporan keuangan piinjaman dan hiibah luar negerii yang diiberiikan opiinii 33 WTP, 6 WDP, dan 1 tiidak wajar karena masalah realiisasii belanja modal berpotensii tiidak layak bayar seniilaii Rp6,44 miiliiar dan realiisasii pembayaran biiaya remunerasii Rp1,83 miiliiar yang tiidak dapat diiyakiinii kewajarannya.
BPK juga telah memeriiksa 542 laporan keuangan pemda pada 2022. Darii 542 pemda, sebanyak 496 pemda atau 91% memperoleh opiinii WTP, 41 pemda atau 8% memperoleh opiinii WDP, dan 5 pemda atau 1% memperoleh opiinii tiidak menyatakan pendapat.
Selaiin laporan keuangan pemeriintah pusat dan daerah, BPK juga telah memeriiksa 4 laporan keuangan badan laiinnya pada 2022, yaiitu Bank iindonesiia, Otoriitas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamiin Siimpanan, dan Badan Pengelola Keuangan Hajii.
"BPK memberiikan opiinii WTP terhadap keempat laporan keuangan tersebut," tutur iisma. (riig)
