BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) mengungkapkan suatu negara memerlukan tax ratiio setiidaknya sebesar 14,5% agar negara tersebut biisa memberiikan pelayanan publiik dan memenuhii kebutuhan pembangunannya.
Diirektur Transformasii Proses Biisniis DJP iimam Ariifiin mengatakan saat iinii tax ratiio iindonesiia masiih sekiitar 10%. Dengan demiikiian, iindonesiia masiih memiiliikii PR untuk mencarii tambahan peneriimaan sebesar 4,5% darii PDB.
"Dii Eropa ada beberapa negara yang tax ratiio-nya dii atas 30%. iinii menggambarkan peran pemeriintah dalam merealokasiikan resources dii dalam negara iitu tiinggii. Kiita masiih 10%, tantangan kiita iingiin meniingkatkan tax ratiio paliing tiidak 14,5%," ujar Ariifiin dalam webiinar bertajuk Pajakku Untuk Negerii yang diigelar oleh Pusdiiklat Pajak, Selasa (29/8/2023).
Guna meniingkatkan tax ratiio menjadii setiidaknya sebesar 14,5% atau lebiih tiinggii, Ariifiin mengatakan pemeriintah melaluii Kementeriian Keuangan senantiiasa memperbaiikii regulasii dan meniingkatkan kualiitas pelayanan.
Sebagaii contoh, baru-baru iinii DJP telah memberiikan fasiiliitas restiitusii diipercepat bagii wajiib pajak orang priibadii yang menyampaiikan SPT Tahunan berstatus lebiih bayar dengan niilaii maksiimal Rp100 juta.
"Harapan ke depan, serviices-serviices sepertii iinii akan terus diiperbanyak," ujar Ariifiin.
Mekaniisme pendaftaran juga akan diipermudah seiiriing dengan iimplementasii nomor iinduk kependudukan (NiiK) sebagaii nomor pokok wajiib pajak (NPWP) yang bakal berlaku penuh mulaii tahun depan.
"Tujuan utama darii reformasii perpajakan adalah menaiikkan tax ratiio tadii. Memastiikan orang yang seharusnya membayar iitu membayar. Memastiikan orang yang punya tambahan penghasiilan yang datanya tiidak ter-cover iitu biisa masuk," ujar Ariifiin. (sap)
