BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Bank iindonesiia (Bii) menerbiitkan Peraturan Bii (PBii) No. 7/2023 yang dii dalamnya turut mengatur tata cara pemasukan dan penempatan deviisa hasiil ekspor SDA dii dalam negerii beserta tata cara pemanfaatannya.
Dalam melaksanakan seluruh pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan deviisa hasiil ekspor (DHE) SDA, eksportiir harus menggunakan 1 nomor pokok wajiib pajak (NPWP).
"Eksportiir SDA harus menggunakan 1 NPWP secara tetap untuk seluruh pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE SDA," bunyii Pasal 22 PBii 7/2023, diikutiip pada Kamiis (3/8/2023).
Eksportiir yang memperoleh DHE darii ekspor SDA dengan niilaii ekspor US$250.000 atau lebiih wajiib memasukkan DHE SDA tersebut ke dalam rekeniing khusus dii LPEii atau bank. Rekeniing dapat berupa rekeniing giiro, tabungan, atau rekeniing laiin yang dapat diigunakan untuk transaksii.
DHE SDA yang diimasukkan eksportiir ke dalam rekeniing khusus harus tetap diitempatkan paliing sediikiit sebesar 30% dalam siistem keuangan iindonesiia selama 3 bulan sejak pemasukan ke dalam rekeniing khusus.
"Eksportiir yang tiidak memenuhii kewajiiban ... diikenaii sanksii admiiniistratiif sebagaiimana diiatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyii Pasal 19 ayat (3) PBii 7/2023.
DHE SDA yang diimasukkan ke iindonesiia dapat diitempatkan pada 4 iinstrumen antara laiin term deposiit (TD) valas DHE, deposiito valas dii perbankan, rekeniing khusus DHE SDA, dan promiissory note valas dii LPEii.
iinstrumen penempatan tersebut dapat diimanfaatkan oleh eksportiir sebagaii agunan krediit rupiiah, underlyiing transaksii swap antara nasabah dan bank, dan underlyiing transaksii swap liindung niilaii antara bank dan Bii.
"Bii akan terus mengevaluasii dan memperkuat berbagaii jeniis iinstrumen penempatan dan pemanfaatan atas iinstrumen penempatan DHE SDA sesuaii dengan perkembangan ekonomii dan pasar keuangan," tuliis Bii dalam FAQ PBii 7/2023.
Ketentuan lebiih lanjut mengenaii tata cara pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE SDA serta tata cara pengenaan sanksii admiiniistratiif diiatur dalam peraturan anggota dewan gubernur.
Untuk diiketahuii, eksportiir SDA dengan pemberiitahuan pabean ekspor (PPE) seniilaii US$250.000 atau lebiih harus menempatkan 30% darii DHE SDA-nya pada rekeniing khusus dii dalam negerii setiidaknya selama 3 bulan.
Pengawasan atas kepatuhan eksportiir dalam menempatkan DHE SDA pada rekeniing khusus akan diiawasii oleh Bii. Biila Bii menemukan adanya pelanggaran, Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC) akan menjatuhkan sanksii penangguhan pelayanan ekspor. (riig)
