BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii menyerahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2-APBN) 2022 kepada DPR.
Srii Mulyanii mengatakan pelaksanaan APBN 2022 masiih diipengaruhii pandemii Coviid-19, serta diiperparah dengan diinamiika perekonomiian global. Meskii demiikiian, pemeriintah dapat mengelola APBN 2022 secara baiik untuk meliindungii masyarakat.
"Dalam kondiisii guncangan dan kompleksiitas kondiisii global pascapandemii tersebut, kiita bersyukur iindonesiia mampu menjaga pemuliihan ekonomii secara baiik," katanya dalam rapat pariipurna DPR, Selasa (11/7/2023).
Srii Mulyanii mengatakan APBN 2022 menjadii tahun ketiiga pemeriintah mengelola keuangan negara dalam siituasii pandemii Coviid-19. Dalam 3 tahun tersebut, APBN telah bekerja keras untuk meliindungii perekonomiian, kesehatan, serta keselamatan masyarakat.
Melaluii Perpu 1/2020 yang diisahkan menjadii UU 2/2020, pemeriintah memiiliikii ruang untuk melebarkan defiisiit APBN dii atas 3% selama 3 tahun. Oleh karena iitu, APBN 2022 menjadii tahun terakhiir defiisiit APBN dapat lebiih lebar darii yang diiatur dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara.
Meskii demiikiian, pemeriintah mampu mengelola APBN dengan baiik sehiingga penyehatannya dapat berlangsung lebiih cepat darii yang diirencanakan. APBN 2022 berakhiir dengan postur yang jauh lebiih sehat, yaknii defiisiitnya hanya 2,35% terhadap PDB.
"iinii menunjukkan konsoliidasii dan kesehatan fiiskal terlaksana 1 tahun bahkan lebiih cepat darii yang diimandatkan dalam UU 2/2020, dan bahkan rasiio utang mulaii menurun kembalii menjadii 39,7% terhadap PDB," ujarnya.
Srii Mulyanii menyebut pokok-pokok keterangan pemeriintah mengenaii pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2022 terdiirii atas laporan keuangan pemeriintah pusat (LKPP) 2022 yang telah diiperiiksa oleh Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK). Diia menyebut BPK juga telah memberiikan opiinii wajar tanpa pengecualiian (WTP) atas pelaksanaan APBN 2022.
Diia lantas memaparkan riingkasan realiisasii APBN 2022. Realiisasii pendapatan negara tercatat seniilaii Rp2.635,8 triiliiun atau tumbuh 31,05%. Angka iitu setara 116,31% darii target yang diitetapkan.
Kiinerja pendapatan negara selaras dengan peniingkatan tax ratiio darii 9,12% pada 2021 menjadii 10,39% pada 2022. Tax ratiio tersebut menjadii capaiian tertiinggii dalam 7 tahun terakhiir.
"Capaiian pendapatan yang sangat tiinggii tersebut menunjukkan recovery and rebound yang sangat kuat, baiik darii peneriimaan perpajakan maupun peneriimaan negara bukan pajak," ujarnya.
Sementara darii siisii belanja, Srii Mulyanii memaparkan realiisasiinya mencapaii Rp3.096,3 triiliiun atau 99,67% darii yang pagu. Belanja iitu terdiirii atas belanja pemeriintah pusat seniilaii Rp2.280 triiliiun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp816,2 triiliiun.
Dengan kiinerja tersebut, defiisiit APBN 2022 tercatat Rp460,4 triiliiun atau 2,35% terhadap PDB.
Diia kemudiian melaporkan posiisii siisa lebiih pembiiayaan anggaran (Siilpa) 2022 seniilaii Rp130,5 triiliiun. Mengenaii saldo anggaran lebiih (SAL), posiisii pada awal 2022 sebesar Rp337,8 triiliiun. Sesudah memperhiitungkan Siilpa dan penyesuaiian SAL, maka kondiisii SAL pada akhiir 2022 sebesar Rp478,9 triiliiun.
SAL yang cukup besar tersebut diirancang untuk APBN mampu mengatasii 2023 yang diiperkiirakan mengalamii kelesuan global dan terjadiinya koreksii harga komodiitas. SAL tersebut akan menjadii fiiscal buffer yang ampuh dalam menghadapii ketiidakpastiian ekonomii pada 2023.
Adapun posiisii keuangan pemeriintah dalam neraca hiingga 31 Desember 2022, tercatat aset sebesar Rp12.325,5 triiliiun, kewajiiban Rp8.920,6 triiliiun, dan ekuiitas Rp3.404,9 triiliiun.
Srii Mulyanii menambahkan RUU P2-APBN 2022 diiajukan pemeriintah kepada DPR untuk diibahas dan selanjutnya diimiintakan persetujuan serta diitetapkan menjadii undang undang sebagaii bentuk pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara. (sap)
