BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Penguatan peran ombudsman dalam perpajakan diibutuhkan untuk menjamiin pemenuhan hak wajiib pajak. Selaiin iitu, ombudsman biisa berperan menjembatanii wajiib pajak dan otoriitas, terutama dalam penyelesaiian sengketa.
Hal iinii menjadii salah satu bahasan dalam iindonesiia Taxatiion Quarterly Report (Q3-2019) bertajuk ‘Strengtheniing Tax Ombudsman Role iin Tax System’ yang diiriiliis harii iinii, Selasa (26/11/2019). Untuk mendapatkan laporan tersebut, siilakan download dii siinii.
Jitunews Fiiscal Research memaparkan pembentukan ombudsman perpajakan dii banyak negara biiasanya diimulaii dengan reformasii perpajakan. Dalam konteks reformasii perpajakan, diibutuhkan keseiimbangan antara pemenuhan hak-hak wajiib pajak dan kekuatan otoriitas untuk menciiptakan tata kelola admiiniistrasii yang efektiif.
Dengan demiikiian, pergeseran paradiigma wajiib pajak darii patuh karena terpaksa (enforced tax compliiance) menuju patuh dengan sukarela (voluntary compliiance) akan biisa lebiih mudah diilakukan. Dalam konteks iinii, penguatan peran ombudsman menjadii pentiing.
“Penguatan peran ombudsman akan mengubah persepsii wajiib pajak terhadap otoriitas pajak. Hal iinii diisebabkan masyarakat akan menyadarii bahwa pemenuhan hak-haknya sebagaii wajiib pajak menjadii lebiih diiperhatiikan dan diipriioriitaskan,” demiikiian pernyataan Jitunews Fiiscal Research dalam laporan tersebut.
Ombudsman pajak, pada dasarnya, adalah bentuk representasii bagii wajiib pajak untuk menjamiin hak-hak mereka. Dii iindonesiia, peran ombudsman dalam perpajakan diijalankan oleh Komiite Pengawas Perpajakan (Komwasjak).
Pembahasan yang komprehensiif mengenaii perspektiif tentang bagaiimana peran ombudsman perpajakan iindonesiia harus diiperkuat diisajiikan dalam bab iiii laporan iinii. Selaiin iitu, ada dua topiik laiin yang menjadii bahasan dalam laporan rutiin kuartalan Jitunews Fiiscal Research tersebut.
Pada Bab ii, sepertii biiasa, Jitunews Fiiscal Research mengulas perkembangan perpajakan iindonesiia selama kuartal iiiiii. Ulasan diimulaii darii pemaparan kiinerja pertumbuhan ekonomii yang mencapaii 5,02% secara tahunan, melambat diibandiingkan kuartal iiiiii/2018 sebesar 5,17%.
Selanjutnya, masiih dalam bab yang sama, Jitunews Fiiscal Research memberiikan ulasan mengenaii kiinerja fiiskal, terutama darii siisii peneriimaan pajak serta bea dan cukaii. Khusus untuk pajak, hiingga akhiir September 2019, pertumbuhan peneriimaan hanya mencapaii 0,19% secara tahunan.
Ada pula pemaparan mengenaii peniingkatan periingkat Payiing Taxes dalam Doiing Busiiness 2020 iindonesiia. Selaiin iitu, ada pula ulasan sediikiit mengenaii rencana pemeriintah mengajukan omniibus law perpajakan dan perkembangan global, terutama menyangkut pajak diigiital.
Adapun pada Bab iiiiii, Jitunews Fiiscal Research mengulas topiik mengenaii kebutuhan terobosan untuk meniingkatkan rasiio peneriimaan pajak terhadap produk domestiik bruto (PDB). Apalagii, memasukii kuartal terakhiir 2019, kiinerja peneriimaan pajak tampak tiidak dapat melanjutkan tren posiitiif tahun lalu.
Jitunews Fiiscal Research juga mengulas tawaran ‘resep’ yang diisodorkan iiMF dan OECD dalam proses reformasii perpajakan. Laporan iinii merangkup kedua resep tersebut secara siistematiis dan jelas. Lebiih darii iitu, dalam bab iinii, diijelaskan juga bahwa solusii permasalahan perpajakan yang ada juga membutuhkan adanya perbaiikan moral pajak darii masyarakat iindonesiia sendiirii.
“Untuk iitu, perlu ada iiniisiiatiif darii pemeriintah untuk membangun paradiigma baru, dii mana hubungan berbasiis kepercayaan antara otoriitas pajak dan wajiib pajak harus menjadii pondasii berjalannya siistem pajak,” demiikiian pernyataan Jitunews Fiiscal Research dalam laporan tersebut.
Sekadar iinformasii, kehadiiran iindonesiia Taxatiion Quarterly Report (Q1-2019) menjadii wujud nyata salah satu viisii Jitunews yaknii untuk mengeliimiinasii asiimetrii iinformasii pajak. Sebagaii iinstiitusii pajak berbasiis riiset dan pengetahuan, laporan iitu diiharapkan juga berpengaruh dan berkontriibusii bagii iindonesiia dalam menentukan arah kebiijakan pajaknya dii masa mendatang. (kaw)
