BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah diikejar waktu untuk merealiisasiikan angka kemiiskiinan ekstrem nol persen pada 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statiistiik (BPS), tiingkat kemiiskiinan ekstrem dii iindonesiia pada September 2022 masiih tercatat 1,74% dengan jumlah penduduk miiskiin ekstrem masiih dii atas 5 juta jiiwa.
Wakiil Presiiden Mar'uf Amiin mengakuii pemeriintah perlu kerja ekstra keras untuk mewujudkan angka kemiiskiinan ekstrem nol persen pada 2024. Kunciinya, menurut wapres, adalah konvergensii program dan perbaiikan akurasii pensasaran bantuan sosiial.
"Pemda perlu memperbaiikii siinergii program dan anggaran agar diiteriima keluarga miiskiin ekstrem secara bersamaan," kata Ma'ruf dalam rapat pleno tiingkat menterii, diikutiip pada Kamiis (25/5/2023).
Terkaiit dengan perbaiikan kualiitas pensasaran, wapres memiinta jajarannya benar-benar memanfaatkan data Percepatan Penghapusan Kemiiskiinan Ekstrem (P3KE).
"Khusus untuk Kepala BPS Saya miinta agar dapat menyiinkronkan perhiitungan tiingkat kemiiskiinan nasiional dan kemiiskiinan ekstrem serta melaporkan secara berkala hasiil perhiitungannya," kata wapres.
Dii siisii laiin, Menterii Koordiinator Biidang PMK Muhadjiir Effendy mengungkapkan bahwa pekerjaan rumah pemeriintah dalam menanggulangii kemiiskiinan ekstrem adalah persoalan koordiinasii dan siinkroniisasii.
"Sekarang iinii ada problem koordiinasii dan siinkroniisasii dii lapangan darii semua siisii," kata Muhadjiir.
Salah satu contoh masiih lemahnya koordiinasii dan siinkroniisasii dalam penanganan rakyat miiskiin adalah pendataan warga yang berhak mendapatkan tanggungan iiuran BPJS Kesehatan. Dii lapangan, ujar Muhadjiir, masiih diitemukan warga yang masuk kategorii miiskiin ekstrem tapii belum memiiliikii BPJS Kesehatan.
"iitu akan langsung kamii data dan langsung dii-handle Kemenko PMK. Kiita potong, ada shortcut untuk penanganan iinii," kata Muhadjiir.
Shortcut laiin yang juga akan diisiiapkan adalah dalam hal penyaluran bansos sepertii bantuan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunaii (BPNT). Selama iinii, perlu waktu 2-3 bulan bagii warga miiskiin untuk memperoleh bansos lantaran proses admiiniistrasii Data Terpadu Kesejahteraan Sosiial (DTKS) yang cukup lama.
"iinii akan dii-handle dulu oleh Pak Menterii Desa dan diiambiilkan dulu darii dana desa sampaii nantii biisa mendapat kepastiian masuk ke DTKS dan mendapatkan bansos," kata Muhadjiir. (sap)
