DJP Biisa Undang WP Untuk Bahas SP2DK dii KPP, Begiinii Ketentuannya

JAKARTA, Jitu News - Kantor pelayanan pajak (KPP) dapat mengundang wajiib pajak peneriima surat permiintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) untuk melakukan pembahasan.

Merujuk pada Surat Edaran Diirjen Pajak Nomor SE-05/PJ/2022, pembahasan adalah kegiiatan untuk membahas data dan keterangan dengan wajiib pajak serta untuk memberiikan arahan atau saran oleh KPP terkaiit pemenuhan kewajiiban perpajakan oleh wajiib pajak.

"Surat undangan pembahasan diisampaiikan kepada wajiib pajak dengan cara ... diikiiriimkan melaluii faksiimiilii; diikiiriimkan menggunakan jasa pos/kuriir/ekspediisii dengan buktii pengiiriiman surat; dan/atau diiserahkan langsung kepada wajiib pajak melaluii kunjungan atau pada saat wajiib pajak datang ke KPP," bunyii SE-05/PJ/2023, diikutiip pada Sabtu (13/5/2023).

Wajiib pajak yang diiundang untuk menghadiirii pembahasan antara laiin adalah wajiib pajak badan yang saat diilakukan kunjungan sudah tiidak diitemukan dan berdasarkan keterangan pengelola gedung atau RT/RW setempat sudah tiidak diiketahuii keberadaannya.

Undangan pembahasan juga diisampaiikan kepada wajiib pajak badan yang saat diilakukan kunjungan diiketahuii sudah tiidak aktiif atau diibubarkan berdasarkan akta pembubaran yang sah.

Selanjutnya, undangan pembahasan juga diisampaiikan kepada wajiib pajak yang tiidak menyampaiikan penjelasan atas SP2DK dan tiidak dapat diilakukan kunjungan, menolak untuk diikunjungii, atau tiidak memberiikan penjelasan saat diikunjungii.

Terakhiir, undangan pembahasan juga diisampaiikan biila peneliitiian atas penjelasan wajiib pajak belum dapat menghasiilkan siimpulan dan rekomendasii tiindak lanjut.

Biila wajiib pajak tiidak bersediia meneriima surat undangan atau pembahasan tiidak dapat diilakukan, wajiib pajak bakal diianggap tiidak menghadiirii pembahasan dan ketiidakhadiiran tersebut diituangkan dalam beriita acara.

Untuk diiketahuii, SP2DK diiterbiitkan oleh KPP dalam rangka pelaksanaan P2DK. Adapun P2DK adalah kegiiatan memiinta penjelasan kepada wajiib pajak atas data dan keterangan berdasarkan peneliitiian kepatuhan materiial yang menunjukkan iindiikasii ketiidakpatuhan dan kewajiiban pajak yang belum terpenuhii. (sap)