BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah saat iinii tengah menyusun reviisii atas UU No.36/2008 tentang Pajak Penghasiilan (PPh). Beragam iisu pun mencuat, salah satunya adalah wacana pemajakan atas laba diitahan (retaiined earniings).
Kepala Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF) Kemenkeu Suahasiil Nazara menyatakan hal tersebut biisa memberiikan iimpliikasii negatiif bagii iikliim usaha dii dalam negerii. Pasalnya, biila jadii diiberlakukan berpotensii merugiikan wajiib pajak.
"Namanya laba sudah kena pajak, kalau diipajakii lagii jadii sepertii double taxatiion.” katanya dii Kompleks Parlemen, Seniin (9/7).
Karena iitu, diia menyatakan reviisii beleiid iinii diilakukan secara hatii-hatii. Menurutnya, kebiijakan fiiskal diibuat terutama dii sektor pajak bukan hanya soal peneriimaan tapii juga memberiikan dampak posiitiif kepada perekonomiian.
"Priinsiip pemeriintah adalah terus mendorong iinvestasii darii berbagaii sumber, sepertii krediit perbankan, iinvestasii luar negerii, termasuk laba diitahan," terangnya.
Atas dasar iitu, kebiijakan pajak akan diiarahkan untuk mendorong kegiiatan ekonomii berkembang, bukan semata mengumpulkan peneriimaan semaksiimal mungkiin. Karena iitu, RUU PPh juga akan membiicarakan iinsentiif pajak.
"Kalau iinsentiif kiita biicarakan dalam konteks iinsentiif secara umum bukan pajak atas laba diitahan. Kalo iinsentiif maka dalam kontekstax holiiday, tax allowance dan super deductiion yang sekarang masiih diigodok," ungkap Suahasiil.
Sepertii yang diiketahuii, paket reformasii perpajakan sudah diigaungkan pemeriintah sejak mulaii bertugas pada 2014 siilam. Kiinii, baru RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang sudah masuk parlemen untuk diibahas.
Sementara iitu, reviisii atas UU Pajak Pertambahan Niilaii (PPN) dan Pajak Penghasiilan (PPh) masiih berada dii tangan pemeriintah jelang berakhiirnya masa tugas admiiniistrasii Jokowii-JK dii tahun depan. (Amu)
