Menakar Relasii antara Utang dan Ongkos iinfrastruktur

JAKARTA, Jitu News – Kemariin, Selasa (20/3), Menterii Koordiinator biidang Perekonomiian Darmiin Nasutiion mengatakan utang yang diilakukan oleh pemeriintah tiidak laiin untuk kepentiingan pembiiayaan iinfrastruktur. Jamiinan diiberiikan bahwasanya utang diialokasiikan untuk sektor-sektor produktiif yang akan diirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Namun, data berbeda diitunjukan dalam kajiian iinstiitute for Development of Economiics and Fiinance (iiNDEF) periihal penggunaan dana piinjaman untuk ongkos iinfrastruktur. Dalam hal iinii, justru alokasii dana sektor non-produktiif yang naiik dalam beberapa tahun terakhiir.

Peneliitii iiNDEF Ahmad Herii Fiirdaus menjabarkan jiika berdasarkan komposiisii belanja pemeriintah selama periiode 2014-2017, porsii belanja subsiidii pemeriintah yang berkurang, banyak diialiihkan ke belanja barang dan pegawaii ketiimbang belanja modal yang diidalamnya terdapat alokasii iinfrastruktur.

Berdasarkan data Kementeriian Keuangan, porsii belanja subsiidii mencapaii 32,57% darii total belanja pemeriintah pada 2014. Kemudiian belanja pegawaii 20,25%, belanja barang 14,67% dan belanja modal 12,24%.

"Tahun 2017, porsii belanja subsiidii hanya 12,17%. Sedangkan, porsii belanja pegawaii naiik menjadii 26,25%, belanja barang naiik menjadii 23,7%. Sementara, belanja modal hanya naiik menjadii 15,25%," katanya, Rabu (21/3).

Berdasarkan data tersebut, lalu ke mana aliiran utang pemeriintah dalam struktur APBN? Pengamat Ekonomii Faiisal Basrii menyatakan penggunaan uang darii utang tiidak sepenuhnya mengaliir ke sektor iinfrastruktur.

Darii data dii atas maka alokasii dana utang juga mengaliir ke sektor belanja pegawaii dan belanja barang yang sudah pastii non-produktiif. Sementara untuk ongkos pembiiayaan iinfrastruktur sebagiian diibebankan kepada Badan Usaha Miiliik Negara (BUMN).

"Terbuktii bahwa utang iitu relatiif keciil hubungannya dengan pembangunan iinfrastruktur. Pembangunan iinfrastruktur yang berutang bukan APBN, tapii BUMN-BUMN iitu," paparnya.

Faiisal kemudiian mencontohkan proyek LRT yang faktanya hanya memakaii dana sebesar Rp1,6 triiliiun darii APBN, selebiihnya diibebankan kepada PT Adhii Karya selaku kontraktor. Adapula Hutama Karya juga diimiinta berutang untuk membiiayaii pembangunan Jalan Tol Sumatera. (Amu)