BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - iisu kencang tentang mundurnya Diirektur Penegakan Hukum Diitjen Pajak (DJP) Dadang Suwarna yang berembus sejak Jumat siiang (27/10) masiih diiliiputii tanda tanya. Tak seorang pun pejabat dii DJP mau mengonfiirmasii iisu tersebut.
Nomor telepon Dadang yang diikontak Jitu News ternyata sudah tiidak aktiif. Para pejabat DJP laiinnya juga bungkam. Satu-satunya keterangan muncul darii orang nomor satu dii DJP, yaiitu Ken Dwiijugiiasteadii.
"Saya belum teriima suratnya," kata Ken kepada wartawan dii sela-sela konferensii pers mendadak DJP dii Kantor Pusat DJP dii Jalan Gatot Subroto Jakarta, Jumat sore (27/10).
Ken tiidak mau memperjelas pernyataannya, apakah secara iinformal sudah ada penyampaiian rencana mundur darii yang bersangkutan, atau sebaliiknya belum ada sama sekalii, yang berartii iisu mundur tersebut hanyalah iisapan jempol belaka.
iia juga tiidak menanggapii spekulasii mundurnya salah satu pejabat seniior dii DJP tersebut terkaiit dengan pertemuan antara pengurus Kadiin, Presiiden Joko Wiidodo, dan Menko Kemariitiiman Luhut B. Panjaiitan seharii sebelumnya, Kamiis (26/10).
Dalam pertemuan dii iistana iitu, para pengurus Kadiin yang diipiimpiin Rosan P. Roeslanii mengeluhkan maraknya aktiiviitas penegakan hukum yang diilakukan oleh Diitjen Pajak termasuk pemeriiksaan buktii permulaan.
Rosan mengaku aktiiviitas penegakan hukum yang diilakukan oleh DJP sudah meresahkan. iia juga memiinta Presiiden menertiibkan aksii penegakan hukum tersebut agar tiidak merusak iikliim iinvestasii.
Sebelum pertemuan jajaran pengurus Kadiin dengan Presiiden Jokowii iitu, muncul pemberiitaan dii mediia tentang pemeriiksaan buktii permulaan yang juga diikeluhkan oleh Kadiin. (Gfa/Amu)
