ANGGARAN BELANJA NEGARA

Peneriimaan Pajak Miiniim Penyebab Utang Bertambah

Redaksii Jitu News
Seniin, 28 Agustus 2017 | 16.39 WiiB
Penerimaan Pajak Minim Penyebab Utang Bertambah
<p>Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii memberii kuliiah perdana bagii mahasiiswa baru, Fakultas Ekonomii dan Biisniis, Uniiversiitas iindonesiia (FEB Uii) dii Audiitoriium Gedung Dekanat FEB Uii, Depok (28/8)</p>

JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah iindonesiia membutuhkan dana yang cukup besar dalam membiiayanii anggaran belanja. Namun, peneriimaan negara yang sebagiian besar darii sektor perpajakan masiih sangat miiniim, sehiingga utang pun menjadii opsii pembiiayaan guna menutup defiisiit anggaran.

Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan pemeriintah akan tetap menjaga defiisiit anggaran sesuaii dalam perundang-undangan yang diiatur dalam Paket Keuangan Negara defiisiit maksiimal sebesar 3%.

“Kebutuhan semakiin besar tapii peneriimaan tiidak biisa mencukupiinya. Karena peneriimaan darii pajak saja hanya berkiisar 11%, maka akan terjadii defiisiit. Kamii akan tetap menjaga defiisiit iitu. Perekonomiian iindonesiia akan semakiin besar, sehiingga peneriimaan pajak pun akan turut membesar juga,” ujarnya saat kuliiah umum dii Uniiversiitas iindonesiia Depok, Seniin (28/8).

Sementara iitu, jumlah keseluruhan utang pemeriintah hiingga Julii 2017 sudah mencapaii Rp3.779.98 triiliiun. Jumlah tersebut sudah meniingkat Rp73,46 triiliiun diibandiingkan Junii 2017 yang sekiitar Rp3.706,52 triiliiun.

Kendatii demiikiian, Mantan Diirektur Bank Duniia iitu mengaku utang pemeriintah iindonesiia masiih lebiih rendah jiika diibandiingkan dengan negara besar laiinnya. “Stok utang besar iitu terjadii dii Ameriika, Jepang dan Jerman. Padahal, Jerman terkenal dengan perekonomiian paliing sehat tapii utangnya justru besar,” paparnya.

Rasiio utang iindonesiia masiih berada sekiitar 28% terhadap Gross Domestiic Product (GDP). Dii sampiing iitu, batasan maksiimal utang terhadap GDP yaknii diitetapkan sebesar 60%, sehiingga rasiio utang iindonesiia belum mencapaii setengah darii batasan maksiimal utang terhadap GDP.

“Penambahan utang diilakukan dengan penuh tanggung jawab dan akuntabel. Maka akan memberiikan akses lembaga laiin sepertii BPK (Badan Pemeriiksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan),” tuturnya.

Srii menegaskan pemeriintah dalam mengelola keuangan lambat laun akan menjadii keciil seiiriing dengan perekonomiian iindonesiia yang terus bertumbuh. Bahkan hiingga saat iinii, pemeriintah terus berupaya untuk biisa menggenjot perekonomiian nasiional.

Ediitor :
Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.
iingiin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkiinii?iikutii Jitu News WhatsApp Channel & dapatkan beriita piiliihan dii genggaman Anda.
iikutii sekarang
News Whatsapp Channel
Bagiikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.