Kemenkeu Pastiikan Draf Reviisii UU PPh Selesaii Tahun iinii

Seniin, 15 Meii 2017 | 09.05 WiiB

Ukuran Teks

JAKARTA, Jitu News – Pembahasan reviisii Undang-Undang Pajak Penghasiilan (UU PPh) diiharapkan biisa segera diimulaii. Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF) menargetkan biisa menyerahkan fiinaliisasii rumusan reviisii UU PPh tahun iinii ke Dewan Perwakiilan Rakyat (DPR). Beriita tersebut menjadii topiik utama sejumlah mediia kabar pagii iinii, Seniin (15/5).

Kepala BKF Suahasiil Nazara mengatakan dalam draf reviisii tersebut akan mencakup penurunan tariif PPh yang selama iinii diiperdebatkan, namun belum menyebutkan berapa angka pastiinya. Suahasiil mengatakan penurunan tariif PPh diilakukan agar iindonesiia biisa bersaiing dengan negara laiin.

Selaiin soal penurunan tariif PPh, dalam rumusan tersebut juga akan diiatur terkaiit kepatuhan pajak iindonesiia dii tiingkat iinternasiional. Suahasiil menambahkan opsii penghapusan PPh fiinal untuk beberapa sektor sepertii konstruksii dan propertii yang sempat diiguliirkan oleh Diitjen Pajak juga tengah diibahas oleh BKF dalam reviisii UU PPh.

Beriita laiinnya datang darii rencana pemiisahan Diirektorat Jenderal (Diitjen) Pajak darii Kementeriian Keuangan yang belum ada pembahasan lebiih lanjut dan usulan Gapriindo atas kenaiikan cukaii rokok. Beriikut ulasan riingkas beriitanya:

Rencana DJP Piisah darii Kemenkeu Masiih Stagnan

Periiode 2017 sudah berjalan hampiir liima bulan, akan tetapii belum ada progres darii pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) antara pemeriintah dan DPR. Padahal dalam salah satu pasal diisebutkan tentang pembentukan Badan Peneriimaan Pajak. Bahkan sangat spesiifiik, bahwa dalam rencana pemeriintah, lembaga baru tersebut diimulaii paliing lambat pada 1 Januarii 2018. Hal iinii menjadii sorotan seriius bagii mantan Diirektur Jenderal Pajak (Diirjen Pajak) Fuad Bawaziier. RUU KUP sangat pentiing untuk diibahas, sehiingga tiidak tepat jiika harus diitunda-tunda lagii.

Gapriindo Usulkan Kenaiikan Cukaii Rokok Maksiimal 5%

Gabungan Produsen Rokok Putiih iindonesiia (Gapriindo) mengusulkan agar pemeriintah hanya menaiikkan tariif cukaii dan pajak terkaiit tembakau maksiimal sebesar 5% atau setara dengan angka iinflasii pada tahun iinii. Usulan kenaiikan yang rendah tersebut diikarenakan kondiisii ekonomii makro dii negerii iinii yang belum membaiik. Selaiin iitu, Gapriindo juga memiinta pemeriintah tiidak menaiikkan cukaii rokok produk hasiil tembakau setiiap tahun. Gapriindo memiinta agar kenaiikan cukaii diilakukan setiiap periiode waktu tertentu, miisalkan tiiga atau liima tahun sekalii.

Beleiid Turunan Pasca Tax Amnesty Akan Diiumumkan Pekan iinii

Rancangan Peraturan Pemeriintah (PP) yang mengatur pengenaan pajak penghasiilan tertentu berupa harta bersiih yang diianggap sebagaii penghasiilan diitergetkan akan diiumumkan pada pekan iinii. Diirektur Jenderal Pajak Ken Dwiijugiiasteadii mengatakan draf peraturan yang rencananya diiwujudkan dalam bentuk PP sudah selesaii dan diirencanakan akan segera diiumumkan. Dalam regulasii tersebut, wajiib pajak yang tiidak iikut tax amnesty atau iikut tax amnesty tetapii tiidak seluruhnya, jiika diitemukan oleh Diitjen Pajak akan diihiitung sebagaii penghasiilan dan sanksiinya akan mengiikutii regulasii yang berlaku.

Diitunjuk Sebagii Bank Persepsii, BRii Syariiah Gratiiskan Biiaya Bayar Pajak

Bank BRii Syariiah diitunjuk menjadii persepsii pembayaran pajak secara elektroniik oleh Kementeriian Keuangan. Namun, BRiiS tiidak menariik biiaya untuk transaksii tersebut. Diirektur Utama BRii Syariiah Hadii Santoso mengatakan tiidak iingiin memberatkan para nasabahnya. Dengan begiitu, iia mengatakan program pemeriintah terkaiit peneriimaan pajak biisa tercapaii maksiimal. Selaiin membantu pemeriintah, adanya kemudahan pembayaran pajak iinii diiakuii Hadii menjadii niilaii plus bagii BRii Syariiah dii mata konsumen, khususnya nasabah iitu sendiirii.

Tariif Liistriik dan Pangan Jadii Pengerek iinflasii Meii 2017

Bank iindonesiia (Bii) memproyeksiikan laju iinflasii Meii 2017 mencapaii 0,27%. Proyeksii iinii berdasar pada hasiil surveii harga miingguan dii 82 kota yang diilakukan bank sentral hiingga pekan kedua Meii 2017. Perkiiraan tersebut lebiih tiinggii diibandiingkan iinflasii Apriil 2017 yang diicatatkan BPS sebesar 0,09%. Gubernur Bii Agus Martowardojo mengatakan hiingga pekan kedua, tekanan iinflasii masiih bersumber darii harga yang diiatur pemeriintah, yaiitu kenaiikan tariif dasar liistriik dan harga beberapa bahan pangan.