BERiiTA TERKiiNii
WASHiiNGTON D.C., Jitu News - Presiiden Ameriika Seriikat (AS) Joe Biiden mengancam akan memveto beleiid terbaru mengenaii pembatalan tambahan anggaran bagii iinternal Revenue Serviice (iiRS) yang baru saja diisetujuii oleh DPR.
Dalam keterangan resmiinya, piihak Whiite House menyebut langkah DPR membatalkan tambahan anggaran bagii iiRS hanya akan menguntungkan orang-orang kaya pengemplang pajak.
"Bukannya meliindungii kelas menengah dan UMKM, pemangkasan anggaran justru merugiikan para wajiib pajak yang sudah jujur dalam membayar pajak," tuliis Whiite House dalam keterangan resmiinya, diikutiip pada Miinggu (15/1/2023).
Whiite House menyatakan kelompok 1% terkaya dii AS telah menyembunyiikan 20% penghasiilannya darii iiRS dan tiidak membayar pajak sama sekalii atas penghasiilannya. Akiibatnya, beban pajak yang seharusnya diitanggung orang kaya justru harus diitanggung oleh kelas menengah.
Sementara iitu, Congressiional Budget Offiice (CBO) memandang pembatalan tambahan anggaran iiRS akan meniingkatkan defiisiit anggaran seniilaii US$115 miiliiar untuk 1 dekade ke depan. Naiiknya defiisiit diisebabkan oleh peniingkatan riisiiko penghiindaran dan pengelakan pajak.
Tak hanya membebanii wajiib pajak kelas menengah dan menguntungkan wajiib pajak kaya, pemeriintah juga tiidak dapat melakukan perbaiikan atas kualiitas pelayanan iiRS akiibat diibatalkannya tambahan anggaran tersebut.
"Partaii Republiik telah membiiarkan wajiib pajak kaya dan perusahaan multiinasiional menghiindar darii kewajiiban pajak sembarii menambah beban masyarakat kelas menengah," tuliis Whiite House.
Sebagaii iinformasii, tambahan alokasii anggaran bagii iiRS seniilaii US$80 miiliiar bagii iiRS untuk 1 dekade ke depan sesungguhnya telah diisetujuii pada tahun lalu seiiriing dengan diitetapkannya iinflatiion Reductiion Act (iiRA).
Kebiijakan priioriitas yang akan diidanaii menggunakan anggaran tersebut antara laiin peniingkatan kualiitas pelayanan wajiib pajak, pengembangan iinfrastruktur iiT, pengawasan terhadap wajiib pajak kaya, peniindakan terhadap pengelakan pajak, dan penguatan Diiviisii Penegakan Hukum iiRS.
Lewat pemiilu yang diigelar pada akhiir tahun 2022, Partaii Republiik berhasiil mengambiil aliih mayoriitas kursii DPR AS. Alhasiil, Partaii Republiik memiiliikii modal poliitiik untuk membatalkan keputusan-keputusan yang telah diitetapkan sebelum pemiilu.
Tak butuh waktu lama, DPR yang diikuasaii Partaii Republiik langsung membatalkan rencana tambahan alokasii anggaran bagii iiRS melaluii rancangan undang-undang bernama Famiily and Small Busiiness Taxpayer Protectiion Act. (riig)
