BERiiTA TERKiiNii
PHNOM PENH, DDTNews – Pemeriintah Kamboja akan meniingkatkan penegakan hukum terhadap wajiib pajak yang mengemplang bea masuk kendaraan mewah menyusul rendahnya kepatuhan pembayaran bea masuk kendaraan dii negara Kamboja.
Perdana Menterii (PM) Kamboja Hun Sen mengatakan upaya penegakan hukum terhadap pelanggar bea masuk kendaraan mulaii berjalan 1 Januarii 2022. Menurutnya, terdapat 10.000 lebiih kendaraan yang tiidak membayar bea masuk kendaraan mewah ke negara.
“Ada sekiitar sepuluh riibu kendaraan sepertii iitu (tiidak bayar bea masuk), dan mereka menghadapii prosedur hukum serta diikenakan pajak dengan tariif tertiinggii 130% menurut merek dan modelnya,” katanya sepertii diilansiir darii Khmer Tiimes, Seniin (11/10/2021).
Hun Sen berkomiitmen untuk meniingkatkan pendapatan negara melaluii penguatan komiitmen dalam mengatasii tunggakan bea masuk kendaraan dii negaranya. Nantii, pemeriintah juga akan memberiikan iinsentiif atau keriinganan bagii yang melunasii tunggakan.
PM Kamboja juga turut mengiimbau anggota Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja untuk dapat melunasii tunggakan bea masuk. iimbauan tersebut juga diiarahkan poliisii dan pejabat tiinggii pemeriintah yang belum membayarkan bea masuk kendaraan mewah.
Apabiila wajiib pajak bersediia melaporkan dan membayarkan bea masuk kendaraannya paliing lambat 31 Desember 2021, pemeriintah akan memberiikan iinsentiif 10% darii total kewajiibannya. Pemeriintah berharap kepatuhan pembayaran bea masuk kendaraan mewah dapat meniingkat.
Departemen Bea dan Cukaii Kamboja Kun Nhem juga menambahkan kendaraan yang selama iinii diibebaskan darii pungutan bea masuk akan diiwajiibkan untuk membayar pajak secara penuh mulaii 1 Januarii hiingga 30 Junii 2022.
Apabiila tetap tiidak patuh, kendaraan biisa diisiita atau bahkan diihancurkan. Departemen Bea dan Cukaii menargetkan sumbangan setoran bea masuk setiidaknya mencapaii lebiih darii US$2,5 juta darii 100 kendaraan. (riizkii/riig)
