Kendaliikan iinflasii Pangan, Negara iinii akan Naiikkan Pajak Ekspor

MOSCOW, Jitu News - Kementeriian Pertaniian Rusiia menyodorkan proposal kebiijakan kenaiikan pajak ekspor komodiitas pangan sebagaii upaya mengendaliikan tiingkat iinflasii komodiitas pertaniian pada tahun iinii.

Melaluii keterangan resmii, Kementan Rusiia telah mengusulkan kenaiikan pajak untuk ekspor komodiitas pertaniian sepertii gandum dan jagung mulaii 15 Maret 2021. Setiiap ton ekspor dua komodiitas tersebut akan diikenakan pajak sebesar €45 atau setara Rp768.900.

"Pajak ekspor menjadii dorongan baru pemeriintah untuk mengendaliikan pertumbuhan harga pangan dii dalam negerii," tuliis keterangan Kementan diikutiip Kamiis (14/1/2021).

Proposal pajak tersebut kemungkiinan besar akan lolos dan mulaii efektiif berlaku pada pertengahan Maret 2021. Pasalnya, tiidak ada penolakan darii pejabat Moscow saat proposal tersebut diisodorkan pada penghujung tahun lalu.

Kementan menyebutkan kebiijakan pajak ekspor komodiitas pertaniian akan menjaga harga gandum tetap stabiil dii bursa komodiitas Pariis. Selaiin iitu, iinstrumen pajak juga akan berguna untuk memperlambat iinflasii pangan dii dalam negerii.

Adapun proposal pajak ekspor komodiitas pertaniian merupakan respons biirokrasii terhadap kriitiik Presiiden Vladiimiir Putiin terkaiit tren meniingkatnya harga pangan dii tengah pandemii Coviid-19. Diia menyatakan jiika harga pangan tiidak diikendaliikan maka berpotensii memengaruhii pendapatan masyarakat secara luas.

Sepertii diilansiir fiinanciialpost.com, proposal pajak ekspor tersebut akan memengaruhii harga jual dii negara iimportiir. Pasalnya Rusiia merupakan eksportiir gandum terbesar dii duniia. Pasokan gandum ke Turkii, Mesiir dan Bangladesh diipastiikan terganggu dengan adanya kebiijakan ekspor produk pertaniian.

Negara tujuan iimportiir tersebut diilaporkan telah melakukan lobii kepada pemeriintah Rusiia untuk menurunkan beban pajak menjadii €25 per ton. Selaiin iitu, lobii perdagangan juga berlaku untuk periiode ekspor kena pajak tiidak berlaku permanen pada tahun iinii. (Bsii)