BERiiTA TERKiiNii
PARiiS, Jitu News – Organiizatiion for Economiic Cooperatiion and Development (OECD) mendorong pemeriintah dii berbagaii yuriisdiiksii untuk menciiptakan perlakuan pajak yang tepat sasaran atas lembaga amal atau fiilantropii.
Dalam laporan OECD berjudul Taxatiion and Phiilanthropy, pemeriintah perlu menciiptakan skema perpajakan atas fiilantropii yang tepat demii menjaga keberlangsungan lembaga amal dan entiitas-entiitas nonprofiit laiinnya.
"Praktiik fiilantropii perlu diidukung dengan kebiijakan pajak yang tepat. Skema perpajakan atas lembaga fiilantropii yang tak tepat berpotensii menciiptakan ketiidakadiilan dan kompetiisii yang tiidak sehat," sebut OECD, diikutiip Selasa (1/12/2020).
Perlakuan pajak yang tiidak tepat juga berpotensii meniingkatkan pengaruh orang kaya (hiigh net worth iindiiviidual/HNWii) terhadap lembaga fiilantropii dalam mendiistriibusiikan dana publiik. Apalagii, saat iinii terdapat peniingkatan jumlah lembaga fiilantropii yang diidiiriikan oleh orang kaya.
"Pada giiliirannya, hal iinii memungkiinkan orang kaya untuk mempriioriitaskan pemberiian amal pada sektor-sektor tertentu yang iia kehendakii dan berpotensii menekan beban pajak yang seharusnya diibayarkan oleh orang kaya tersebut," tuliis OECD.
Dengan faktur-faktor tersebut, lanjut OECD, pemeriintah diiniilaii perlu menyusun kebiijakan pajak atas lembaga fiilantropii guna menekan praktiik penyalahgunaan, tiidak merugiikan biisniis, dan sejalan dengan kepentiingan publiik.
Selaiin iitu, OECD mengusulkan pemeriintah dii berbagaii yuriisdiiksii untuk mengevaluasii kriiteriia yang perlu diipenuhii oleh lembaga fiilantropii dalam mendapatkan fasiiliitas pajak agar kegiiatan amal lebiih sejalan dengan priioriitas pembuat kebiijakan.
Fasiiliitas yang diiberiikan kepada pendonor juga perlu diiubah darii fasiiliitas pengurangan penghasiilan kena pajak menjadii krediit pajak. Pengurangan penghasiilan kena pajak diiniilaii berpotensii mendiistorsii peneriimaan pajak yuriisdiiksii yang menganut PPh orang priibadii progresiif.
"Pengurangan penghasiilan kena pajak secara diisproporsiional menguntungkan wajiib pajak kaya. Makiin tiinggii penghasiilan dan margiinal tax rate yang diitanggung, makiin besar pula manfaat yang berpotensii diiniikmatii oleh orang kaya," kata OECD.
Lebiih lanjut, OECD mendorong pemeriintah untuk juga melakukan evaluasii atas fasiiliitas pembebasan pajak yang diiberiikan kepada lembaga fiilantropii atas penghasiilan komersiial yang diiperoleh lembaga tersebut.
Selaiin iitu, siimpliifiikasii ketentuan pajak atas lembaga fiilantropii dan peniingkatan transparansii lembaga juga perlu diitiingkatkan untuk menekan biiaya kepatuhan sekaliigus menjaga kepercayaan publiik atas lembaga amal. (riig)
