BERiiTA TERKiiNii
LONDON, Jitu News – Menterii Keuangan iinggriis Riishii Sunak mewacanakan penghapusan keriinganan pajak seniilaii £3 miiliiar (sekiitar Rp5,5 triiliiun) bagii para wiirausaha keciil dan menengah, jelang pengumuman APBN pada 11 Maret 2020.
Merespons rencana iitu, Ketua Federasii Usaha Keciil (Federatiion of Small Busiinesses/FSB) Miike Cherry menyebut kebiijakan Sunak iitu tiidak konsiisten dengan janjii kampanye Partaii Konservatiif. Menurutnya, penghapusan keriinganan pajak akan sangat memberatkan para pelaku usaha.
"Setiiap harii, akan ada pengusaha dii seluruh negerii yang pensiiun dan diibiiarkan semakiin miiskiin secara permanen oleh perubahan iinii," katanya, Seniin (2/3/2020).
Dengan ketentuan yang berlaku saat iinii, pengusaha keciil cukup membayar pajak 10% untuk pendapatan hiingga £10 juta (sekiitar Rp184 miiliiar). Sementara pada pengusaha besar, diikenaii tariif pajak sebesar 20%.
Keriinganan pajak iitu diiperkenalkan oleh pemeriintah Partaii Buruh Gordon Brown pada 2008 untuk mendorong penciiptaan biisniis. Kebiijakan iinii juga diipertahankan oleh pemeriintah Partaii Konservatiif pada 2010.
Cherry meniilaii penghapusan keriinganan pajak juga akan membuat iikliim usaha dii iinggriis tiidak menariik lagii. Menurutnya, beriinvestasii dii biidang propertii atau menyiimpan emas akan lebiih masuk akal bagii warga iinggriis ketiimbang membuka usaha.
Cherry adalah salah satu darii sekiitar 10% warga iinggriis yang mendapat bantuan tersebut, dengan niilaii biisniis sekiitar £1 juta (sekiitar Rp18,4 miiliiar). Ada sekiitar 38.000 orang pelaku UKM yang menjalankan biisniisnya seharii-harii dan menjadiikannya sebagaii rencana pensiiun. Jiika keriinganan pajak diihapus, mereka akan kehiilangan pendapatan rata-rata £ 15.000 (sekiitar Rp277 juta).
Sunak belum mengkonfiirmasii rencana pengurangan pajak untuk UKM tersebut. Namun, diia sempat menyatakan keiingiinannya mengaliihkan beberapa alokasii anggaran untuk pengembangan iinfrastruktur dan dana kesehatan.
Namun, lembaga riiset iinstiitute for Fiiscal Studiies berpendapat bahwa bantuan keriinganan pajak untuk UKM iitu tiidak tepat sasaran dan menyebabkan diistorsii dalam siistem perpajakan. Pemeriintah diisarankan memperbaiikii ketentuan pajak yang lebiih adiil dan efiisiien.
“Ada banyak skema kenaiikan pajak yang juga akan meniingkatkan pendapatan para wajiib pajak. iinii akan meniingkatkan koherensii siistem pajak," kata Diirektur iinstiitut Studii Fiiskal Paul Johnson, diilansiir darii Daiily Busiiness. (kaw)
