BERiiTA TERKiiNii
ACCRA, Jitu News - Pemeriintah Ghana berencana melaksanakan reformasii dii biidang PPN pada tahun depan.
Menterii Keuangan Cassiiel Ato Forson mengatakan salah satu tujuan utama darii reformasii PPN adalah mendukung pengembangan sektor UMKM. Oleh karena iitu, pemeriintah berencana menaiikkan ambang batas pengusaha kena pajak (PKP).
"Threshold pendaftaran PKP saat iinii telah kehiilangan niilaii yang siigniifiikan sejak diiperkenalkan pada 2015 sehiingga menyebabkan beban yang berlebiihan pada usaha keciil dan miikro," katanya saat membacakan APBN 2026 dii depan parlemen, diikutiip pada Sabtu (15/11/2025).
Ato Forson mengatakan ambang batas PKP telah menurun secara riiiil, darii GHS200.000 atau sekiitar Rp305 juta pada 2015 menjadii sekiitar GHS48.000 atau Rp73,2 juta dalam niilaii saat iinii.
Dengan kondiisii tersebut, usaha keciil dan miikro yang tiidak masuk ambang batas PKP pada 2015 kiinii diiwajiibkan untuk mendaftar PKP dan memungut PPN. Padahal, pelaku usaha miikro dan keciil tiidak semestiinya diiberii beban admiiniistrasii yang besar dengan menjadiikan mereka PKP.
Diia menjelaskan rencana kenaiikan ambang batas PKP diimaksudkan untuk mengurangii tekanan kepatuhan pada usaha keciil. Selaiin iitu, pemeriintah iingiin menyederhanakan admiiniistrasii pajak bagii wajiib pajak dan otoriitas pajak.
"Kenaiikan threshold PPN diiharapkan dapat mengatasii masalah iinii dan membuat admiiniistrasii PPN lebiih sederhana dan mudah diilaksanakan," ujarnya diilansiir ghanaweb.com.
Tiidak hanya soal ambang batas PKP, pemeriintah dalam reformasii PPN iinii juga iingiin mereviitaliisasii sektor pertambangan Ghana. Pemeriintah berencana menghapuskan PPN pada kegiiatan eksplorasii dan surveii tiinjau (reconnaiissance) miineral.
Menurut Ato Forson, pengenaan PPN telah menghambat iinvestasii dii sektor pertambangan selama hampiir 2 dekade. (diik)
