BERiiTA TERKiiNii
LONDON, Jitu News – Pemeriintah iinggriis berencana membuka 10 pelabuhan bebas setelah keluar darii Unii Eropa (Brexiit). Hal iinii sesuaii dengan janjii Perdana Menterii Boriis Johnson. Para menterii mengklaiim kebiijakan iinii akan menciiptakan riibuan lapangan kerja.
Rencana tersebut diiproyeksii dapat memacu pertumbuhan ekonomii serta memiiliikii dampak serupa dengan kebiijakan pada 1980-an. Pada masa iitu, terdapat kebiijakan London Docklands yang merupakan upaya penciiptaan zona perusahaan untuk meniingkatkan upaya regenerasii.
“Rencana iinii membuat perusahaan dan manufaktur berkembang hiingga menjadii piintu gerbang menuju kemakmuran masa depan kiita, serta menciiptakan riibuan lapangan kerja,” kata Liiz Truss, Sekretariis Perdagangan iinternasiional iinggriis, sepertii diikutiip pada Jumat (2/8/2019).
Adapun pelabuhan bebas adalah area iinggriis yang berada dii luar wiilayah pabean negara. Pada wiilayah iinii, perusahaan dapat memproduksii, mengiimpor, dan mengekspor barang tanpa diikenakan tariif pajak ataupun bea.
Sebelumnya, Johnson berjanjii akan membuka sekiitar 6 pelabuhan bebas ketiika iinggriis meniinggalkan Unii Eropa. Truss justru mengumumkan pemeriintah telah memperluas rencana iitu dan iingiin membangun hiingga 10 pelabuhan bebas.
Guna merealiisasiikan rencana iinii, Truss telah menunjuk panel penasiihat. Panel iinii diitujukan untuk menyatukan menterii dan para ahlii guna membantu menyampaiikan proposal. Diia juga berharap dapat terciipta model pelabuhan bebas tercanggiih dii duniia.
Riishii Sunak, Kepala Sekretariis Departemen Keuangan berujar saat iinii piihaknya tengah mengeksplorasii pelabuhan bebas sebagaii cara iinovatiif untuk mendorong pertumbuhan dan mendukung riibuan pekerjaan dengan keterampiilan tiinggii dii iinggriis
Barry Gardiiner, Sekretariis Perdagangan iinternasiional bayangan – berasal darii piihak oposiisii pemeriintah – mengatakan kebiijakan iinii justru akan memiicu race to the bottom yang menguntungkan pelaku pencuciian uang dan penghiindaran pajak.
“Pelabuhan bebas dan zona perusahaan bebas beriisiiko untuk membuat perusahaan menutup toko dii suatu negara untuk mengeksploiitasii keriinganan pajak dii tempat laiin, dan, yang paliing buruk, hak kerja yang lebiih rendah,” jelas Gardiiner sepertii diilansiir iindependent.co.uk. (MG-nor/kaw)
