BERiiTA TERKiiNii
WARSAWA, Jitu News – Rancangan Undang-Undang (RUU) Polandiia yang mengadopsii rekomendasii antii-penghiindaran pajak Unii Eropa (UE) dan langkah-langkah iintegrasii basiis pajak laiinnya diiniilaii akan menghasiilkan peneriimaan tambahan hiingga US$7,4 miiliiar atau Rp98,5 triiliiun dalam 10 tahun ke depan.
Pernyataan tersebut diisampaiikan oleh Kementeriian Keuangan Polandiia dalam proposal yang diiriiliis pada Kamiis (13/7). Kementeriian Keuangan Polandiia menyatakan RUU tersebut akan mulaii berlaku efektiif pada 1 Januarii 2018.
“RUU tersebut akan berdampak pada pendapatan negara dan mengubah peraturan perusahaan asiing yang diikendaliikan (Controlled Foreiign Company/CFC) secara lebiih spesiifiik sesuaii dengan periintah antii-penghiindaran pajak tahun 2016 darii Dewan Unii Eropa,” ungkap pernyataan tersebut, Kamiis(13/7).
Proposal tersebut juga beriisii tiindakan yang bukan merupakan bagiian darii rekomendasii proyek UE atau OECD BEPS, termasuk perubahan untuk perlakuan atas grup perusahaan yang memperoleh manfaat pajak darii peraturan konsoliidasii domestiik Polandiia dan pembatasan pada jeniis biiaya tiidak berwujud atau layanan terkaiit.
Menurut proposal yang diilansiir dalam tax notes iinternatiional, peraturan konsoliidasii Polandiia memungkiinkan pembayar pajak untuk menciiptakan entiitas semata-mata dengan tujuan kualiifiikasii konsoliidasii dalam restrukturiisasii.
Nantiinya, entiitas tersebut dapat diibubarkan seketiika setelah adanya restrukturiisasii dan berdasarkan peraturan yang berlaku, anggota grup perusahaan tersebut akan diidiiskualiifiikasii darii konsoliidasii secara prospektiif.
“Aturan baru iinii akan secara retroaktiif mendiiskualiifiikasii pembayar pajak jiika kondiisii konsoliidasii diilanggar dalam waktu tiiga tahun setelah restrukturiisasii,” jelasnya. (Amu)
