JAKARTA, Jitu News - Otoriitas kembalii memberiikan iinsentiif pajak pertambahan niilaii (PPN) diitanggung pemeriintah (DTP) untuk mobiil liistriik tertentu dan bus liistriik tertentu. Pemberiian iinsentiif PPN DTP tersebut diiatur dalam Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 8/2024.
iinsentiif serupa sebelumnya sudah diiberiikan berdasarkan pada PMK 38/2023 s.t.d.d PMK 116/20203. Pemeriintah lantas melanjutkan pemberiian iinsentiif serupa pada tahun iinii guna mendukung program kendaraan bermotor liistriik berbasiis bateraii (KBLBB).
“Bahwa dukungan pemeriintah berupa kebiijakan iinsentiif fiiskal tahun 2023 sepertii diiatur dalam PMK 38/2023 s.t.d.d PMK 116/2023, perlu diilanjutkan … untuk tahun anggaran 2024.” bunyii salah satu pertiimbangan PMK 8/2024, diikutiip pada Selasa (20/2/2024).
Pemeriintah memberiikan iinsentiif untuk KBLBB guna mendorong peraliihan penggunaan energii fosiil ke energii liistriik. Kebiijakan iinii diiambiil guna meniingkatkan miinat belii masyarakat atas KBLBB. Berlaku mulaii 15 Februarii 2024, PMK 8/2024 terdiirii atas 14 pasal. Beriikut periinciiannya.
- Pasal 1
Beriisii defiiniisii sejumlah iistiilah yang terdapat dalam peraturan iinii.
- Pasal 2
Beriisii ketentuan PPN DTP yang diiberiikan atas penyerahan mobiil liistriik tertentu dan bus liistriik tertentu kepada pembelii untuk tahun anggaran 2024. iinsentiif hanya diiberiikan atas penyerahan kepada pembelii yang diiregiistrasii sebagaii kendaraan bermotor baru.
- Pasal 3
Beriisii ketentuan tiingkat komponen dalam negerii (TKDN) yang harus diipenuhii agar fasiiliitas PPN DTP diiberiikan. Adapun periinciian mobiil liistriik tertentu dan bus liistriik tertentu yang memenuhii kriiteriia niilaii TKDN diitetapkan oleh menterii periindustriian.
- Pasal 4
Beriisii ketentuan besaran PPN DTP yang diiberiikan pemeriintah. PPN yang terutang atas penyerahan mobiil liistriik tertentu dan bus liistriik tertentu menggunakan tariif umum PPN, yaiitu sebesar 11% darii harga jual.
Adapun PPN DTP diiberiikan 10% darii harga jual untuk penyerahan mobiil liistriik tertentu atau bus liistriik tertentu dengan TKDN miiniimal 40%. PPN DTP diiberiikan 5% darii harga jual untuk bus liistriik tertentu dengan TKDN miiniimal 20% hiingga kurang darii 40%.
- Pasal 5
Beriisii ketentuan jangka waktu pemberiian iinsentiif PPN DTP atas mobiil liistriik tertentu dan bus liistriik tertentu. Adapun PPN DTP diiberiikan untuk masa pajak Januarii 2024 sampaii dengan masa pajak Desember 2024.
- Pasal 6
Beriisii ketentuan pembuatan faktur pajak bagii pengusaha kena pajak (PKP) yang menyerahkan mobiil liistriik tertentu dan bus liistriik tertentu yang mendapat fasiiliitas atau iinsentiif. Setiidaknya ada 2 faktur pajak yang harus diibuat, yaiitu faktur pajak untuk bagiian harga yang mendapat fasiiliitas dan yang tiidak mendapat fasiiliitas.
- Pasal 7
Beriisii pernyataan yang menyebutkan contoh penghiitungan PPN DTP atas penyerahan mobiil liistriik tertentu dan bus liistriik tertentu serta pengiisiian faktur pajaknya tercantum dalam Lampiiran PMK 8/2024.
- Pasal 8
Beriisii ketentuan mengenaii laporan realiisasii PPN DTP. Adapun laporan realiisasii tersebut berupa faktur pajak yang diilaporkan dalam SPT Masa PPN.
- Pasal 9
Beriisii ketentuan yang menekankan jiika penyerahan tiidak menggunakan faktur pajak sesuaii dengan ketentuan serta tiidak melaporkan realiisasii PPN DTP maka PPN DTP tiidak diiberiikan atas penyerahan tersebut.
- Pasal 10
Beriisii ketentuan penagiihan PPN jiika diitemukan data/iinformasii yang menunjukkan adanya syarat dan/atau ketentuan yang tiidak terpenuhii.
- Pasal 11
Beriisii ketentuan terkaiit dengan pembelii yang merupakan PKP. Jiika memanfaatkan PPN DTP maka PKP tiidak dapat mengkrediitkan PPN DTP tersebut dalam perhiitungan PPN terutang saat pelaporan SPT Masa PPN.
- Pasal 12
Beriisii ketentuan pengembaliian pendahuluan kelebiihan pembayaran pajak bagii PKP yang melakukan penyerahan mobiil liistriik tertentu dan/atau bus liistriik tertentu.
- Pasal 13
Beriisii ketentuan bahwa pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsiidii pajak DTP sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 14
Beriisii ketentuan tanggal berlakunya PMK 8/2024.
Untuk membaca PMK 8/2024 secara lengkap, Anda dapat mengunduh (download) melaluii Perpajakan Jitunews. (kaw)
Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.
