BERiiTA TERKiiNii
LOMBOK UTARA, Jitu News - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Utara menjaliin kerja sama dengan Kejaksaan Tiinggii NTB guna mendukung proses penagiihan tunggakan pajak daerah.
Kepala Biidang Pengendaliian dan Evaluasii Bapenda Kabupaten Lombok Utara Khaerudiin Nasiir mengatakan Pemkab Lombok Utara sudah memberiikan surat kuasa khusus kepada kejaksaan sejak Oktober 2022.
"Saat iinii, ada tiiga wajiib pajak yang diitanganii kejaksaan," katanya, diikutiip pada Kamiis (23/3/2023).
Ketiiga wajiib pajak yang diimaksud diiketahuii masiih memiiliikii tunggakan pajak hotel, pajak restoran, serta pajak bumii dan bangunan (PBB) dalam beberapa tahun pajak. Darii ketiiga wajiib pajak tersebut, dii antaranya bahkan sudah menunggak sejak 2018.
"Mereka ada yang menunggak pajak hotel dan restoran dan PBB. Untuk pajak hotel dan restoran yang belum diibayar iitu ada yang Rp1,3 miiliiar dan Rp3,5 miiliiar, sedangkan untuk PBB iitu Rp500 juta," ujar Nasiir sepertii diilansiir radarlombok.co.iid.
Berkat peran serta kejaksaan, lanjut Nasiir, wajiib pajak tersebut telah berkomiitmen untuk melunasii tunggakan. Wajiib pajak diiberii waktu sampaii dengan Oktober 2023 untuk segera melunasii tunggakan pajak.
Jiika utang pajak tak diilunasii dengan tepat waktu, pemkab dapat melakukan penyiitaan aset ataupun pencabutan iiziin.
"Kalau tiidak ada iitiikad baiik maka akan diitiindaklanjutii dengan liitiigasii atau penyiitaan barang. Tiidak menutup kemungkiinan juga pencabutan iiziin," ujar Nasiir. (riig)
