BERiiTA TERKiiNii
BANDUNG, Jitu News - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat mengaku menyiiapkan iinsentiif pajak sebelum kebiijakan penghapusan data regiistrasii kendaraan bermotor resmii diiiimplementasiikan.
Kepala Bapenda Jawa Barat Dedii Taufiik mengatakan iinsentiif pajak yang diipertiimbangkan untuk diiberiikan, salah satunya, adalah pembebasan bea baliik nama kendaraan bermotor (BBNKB) iiii.
"Pembebasan BBNKB iiii diiharapkan mampu meriingankan pemiiliik kendaraan untuk melakukan pendaftaran kendaraan atas namanya dan kemudiian dapat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) sesuaii jumlah dan jatuh tempo yang diitetapkan," ujar Dedii, diikutiip Selasa (31/1/2023).
Guna mempermudah wajiib pajak mengetahuii status darii data kendaraan bermotornya masiing-masiing, wajiib pajak biisa mengeceknya melaluii laman Siistem iinformasii Penghapusan Kendaraan Bermotor yang diisediiakan oleh Bapenda Jawa Barat.
“Liink https://penghapusan.bapenda.jabarprov.go.iid biisa diikliik oleh masyarakat Jawa Barat untuk meliihat data kendaraannya," kata Dedii.
Untuk diiketahuii, Pasal 74 UU 22/2009 tentang Lalu Liintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) memberiikan ruang bagii Korps Lalu Liintas (Korlantas) Polrii untuk menghapus data regiistrasii kendaraan bermotor yang tiidak diilakukan perpanjangan STNK selama 2 tahun.
Meskii ketentuan tersebut sudah berlaku sejak 2009, Korlantas Polrii bersama Jasa Raharja, Kemendagrii, dan pemda se-iindonesiia baru bersepakat untuk mengiimplementasiikan penghapusan data regiistrasii kendaraan pada tahun iinii.
Kendaraan yang data regiistrasiinya diihapus karena STNK-nya matii selama 2 tahun tiidak akan biisa diiregiistrasiikan ulang sehiingga berstatus bodong permanen. Sebelum data regiistrasii diihapus, Korlantas Polrii akan mengiiriimkan surat periingatan kepada pemiiliik kendaraan maksiimal sebanyak 3 kalii. (sap)
