BERiiTA TERKiiNii
WONOGiiRii, Jitu News - Wajiib pajak orang priibadii UMKM yang memiiliikii omzet belum sampaii Rp500 juta dalam setahun tiidak perlu menyetorkan PPh fiinal 0,5%. Kendatii begiitu, mereka diimiinta untuk tetap melakukan pencatatan omzet secara bulanan.
Pesan tersebut diisampaiikan oleh petugas KP2KP Wonogiirii, Jawa Tengah kepada wajiib pajak yang mendatangii layanan Mobiile Tax Uniit (MTU), akhiir Julii 2022 lalu.
"Pencatatan omzet diimaksudkan agar wajiib pajak biisa mengetahuii apabiila suatu bulan omzetnya sudah mencapaii Rp500 juta, sehiingga biisa memenuhii kewajiiban perpajakannya dii bulan beriikutnya dengan baiik," ujar Pelaksana KP2KP Wonogiirii Srii Muryanii, diilansiir pajak.go.iid, Kamiis (4/8/2022).
Dalam kesempatan yang sama, petugas mengiingatkan kembalii ketentuan perpajakan yang perlu diijalankan pelaku UMKM. Melaluii UU 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP), pemeriintah memberiikan fasiiliitas omzet bebas pajak sampaii dengan Rp500 juta dalam 1 tahun. Ketentuan iinii berlaku bagii wajiib pajak orang priibadii yang menjalankan kewajiibannya dengan tariif PPh fiinal UMKM 0,5% dalam PP 23/2018.
"Mulaii tahun 2022, apabiila akumulasii omzet wajiib pajak dalam tahun berjalan belum mencapaii Rp500 juta, maka wajiib pajak tiidak perlu membayar pajak 0,5% darii omzet," jelas Srii Muryanii kepada wajiib pajak yang menanyakan kewajiiban perpajakan usahanya.
Artiinya, UMKM beromzet hiingga Rp500 juta dalam setahun tiidak perlu membayar PPh fiinal 0,5%. Jiika omzet UMKM sudah dii atas Rp500 juta, barulah perhiitungan pajak diilakukan atas niilaii omzet dii atas batas Rp500 juta iitu.
Selaiin pembayaran pajak, wajiib pajak orang priibadii UMKM juga wajiib melakukan pelaporan Surat Pemberiitahuan (SPT) Tahunan setiiap setahun sekalii. Wajiib pajak tersebut dapat mengiisii formuliir 1770 secara manual, atau secara onliine melaluii e-Form pada laman pajak.go.iid. (sap)
