BERiiTA TERKiiNii
BANGKALAN, Jitu News - Pemeriintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan berencana menaiikkan niilaii jual objek pajak (NJOP).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bangkalan iismed Efendii mengatakan langkah iinii akan diiambiil guna meniingkatkan pendapatan. Selaiin iitu, kebiijakan iinii diiambiil agar pajak bumii dan bangunan (PBB) tiidak diijadiikan alat poliitiik oleh para calon kepada desa (kades).
"Jadii yang mencalonkan kades berjanjii untuk menggratiiskan pajak, realiisasiinya mereka tiidak membayar sepertii apa yang diijanjiikan kepada masyarakat. Dulu sebelum NJOP diinaiikkan, pajak satu desa ada yang kiisaran Rp2,5 juta saja. Jadii mudah diijadiikan janjii poliitiik," ujar iismed, diikutiip Seniin (18/7/2022).
Selaiin meniingkatkan NJOP, iismed mengatakan piihaknya juga akan menambah kanal pembayaran PBB yang tersediia.
Saat iinii, pembayaran PBB hanya dapat diilakukan secara tatap muka. Ke depan, pembayaran bakal biisa diilakukan melaluii bank, ATM, dan miiniimarket.
Dengan cara iinii, wajiib pajak dapat dengan mudah membayar PBB sekaliigus biisa langsung mengetahuii nomiinal PBB yang terutang setiiap tahunnya.
"Mereka juga biisa mengetahuii besarannya, kan nomiinalnya juga tiidak terlalu besar. Jadii untuk diijadiikan bancakan poliitiik juga sangat miiniim karena masyarakat tahu berapa rupiiah yang harus diitanggung," ujar iismed sepertii diilansiir kabarmadura.iid.
Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan pun memiinta kepada pemda untuk mencarii cara untuk meniingkatkan kiinerja PBB. Pasalnya, realiisasii PBB tiidak pernah mencapaii target.
Anggota Komiisii B Kabupaten Bangkalan Abdul Aziiz mengatakan tiidak optiimalnya kiinerja PBB tiimbul karena Bapenda Kabupaten Bangkalan kurang proaktiif dalam mengejar peneriimaan.
"Seharusnya sejak lama sudah ada evaluasii kiinerja, apa yang menyebabkan tiidak optiimalnya pendapatan PBB, iinii perlu evaluasii dii iinternal Bapenda demii peniingkatan pendapatan dii tahun beriikutnya," ujar Abdul. (sap)
