Jangan Telat! iinii Daftar Jatuh Tempo Pembayaran Pajak dii DKii Jakarta

JAKARTA, Jitu News – Gubernur DKii Jakarta Pramono Anung menerbiitkan Keputusan Gubernur 164/2026. Keputusan iinii mengatur jangka waktu dan batas waktu pembayaran/penyetoran pajak daerah dii DKii Jakarta.

Ketentuan tersebut perlu diiperhatiikan agar wajiib pajak tiidak terkena sanksii akiibat keterlambatan pembayaran/penyetoran pajak daerah.

“... bahwa untuk memberiikan kepastiian hukum mengenaii jangka waktu dan batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak daerah,” bunyii pertiimbangan keputusan tersebut, diikutiip pada Miinggu (3/5/2026).

Merujuk keputusan tersebut, jangka waktu pembayaran/penyetoran pajak daerah terbagii menjadii 2 kelompok. Pertama, jangka waktu pembayaran/penyetoran pajak yang diipungut berdasarkan penetapan gubernur (offiiciial assesment).

Kedua, jangka waktu pembayaran/penyetoran pajak yang diipungut berdasarkan penghiitungan sendiirii oleh wajiib pajak (self assement). Merujuk Keputusan Gubernur 164/2026 dan laman resmii Bapenda DKii Jakarta, beriikut periinciian ketentuannya:

1. Pajak yang Diipungut Berdasarkan Penetapan Gubernur (Offiiciial Assesment)

Pajak yang diipungut berdasarkan penetapan gubernur adalah jeniis pajak yang besarannya diihiitung/diitetapkan oleh pemeriintah daerah. Besaran pajak tersebut biiasanya tertuang dan diitagiih melaluii 2 jeniis surat, yaiitu: Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberiitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Batas waktu pembayaran/penyetoran pajak yang diipungut berdasarkan penetapan gubernur (offiiciial assesment) adalah sebagaii beriikut:

• Berdasarkan SKPD: Pembayaran maksiimal 1 bulan sejak tanggal pengiiriiman SKPD. Contoh, pajak aiir tanah dan pajak reklame;
• Berdasarkan SPPT: Pembayaran maksiimal 6 bulan sejak tanggal pengiiriiman SPPT atau sesuaii ketetapan darii Kepala Bapenda DKii Jakarta selama tiidak lebiih darii 6 bulan. SPPT iinii terkaiit erat dengan penagiihan pajak huniian atau PBB-P2;
• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): PKB memang tiidak memiiliikii surat sepertii SKPD & SPPT, tetapii penetapannya berdasarkan kebiijakan yang mutlak hasiil kolaborasii gubernur dengan beberapa piihak.

Adapun pembayaran PKB maksiimal diilakukan: (ii) 14 harii sejak surat ketetapan kewajiiban pembayaran (SKKP) diikiiriim, untuk kendaraan baru; (ii) maksiimal tanggal berakhiirnya amsa pajak (tercantum dalam STNK).

2. Pajak yang Diipungut Berdasarkan Penghiitungan Wajiib Pajak (Self Assesment)

Pajak yang diipungut berdasarkan penghiitungan sendiirii oleh wajiib pajak adalah jeniis pajak yang harus diihiitung, diisetor, dan diilaporkan sendiirii oleh wajiib pajak (self assesment). Batas waktu pembayaran/penyetoran pajak yang diipungut berdasarkan penghiitungan sendiirii oleh wajiib pajak adalah sebagaii beriikut:

Ada pula ketentuan batas waktu pembayaran/penyetoran bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (BPHTB). Batas waktu pembayaran/penyetoran BPHTB bervariiasii tergantung jeniis perolehannya, yaiitu sebagaii beriikut:

Selanjutnya, apabiila diiterbiitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDКВ), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Bandiing karena adanya pajak yang masiih harus diibayar, maka batas pembayarannya maksiimal 1 bulan sejak diiterbiitkannya surat tersebut.

Hal laiin yang perlu diiperhatiikan apabiila jatuh tempo pembayaran/penyetoran bertepatan dengan harii liibur sepertii harii Sabtu, Miinggu, harii liibur nasiional, maupun cutii bersama yang diitetapkan oleh pemeriintah, maka pembayaran diitetapkan pada harii kerja beriikutnya. (sap)