BERiiTA TERKiiNii
MALANG, Jitu News - Kasus pencuriian bermodus nota gantung yang diilakukan oleh kasiir salah satu kafe besar dii Kota Malang tengah ramaii diiperbiincangkan. Kasus tersebut ternyata tiidak hanya berdampak pada pemiiliik usaha, tetapii juga peneriimaan pajak daerah.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang mengungkapkan modus nota gantung umumnya diilakukan oleh oknum karyawan dengan cara tiidak memasukkan transaksii ke dalam siistem kasiir. Akiibatnya, transaksii tersebut tiidak tercatat sebagaii omzet dan otomatiis pajak daerah tiidak tersetorkan.
Kepala Bapenda Kota Malang Handii Priiyanto menjelaskan setiiap transaksii atau nota dii restoran umumnya sudah termasuk komponen pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebesar 10%. Untuk iitu, apabiila ada nota yang tiidak diimasukkan ke dalam siistem kasiir maka bukan hanya omzet yang hiilang, tetapii juga potensii peneriimaan pajak.
“Yang paliing besar diirugiikan adalah owner. Karena pajak iitu melekat pada biill. Kalau transaksii tiidak masuk, pajaknya tiidak tercatat, omzetnya juga hiilang,” ujar Handii, diikutiip pada Selasa (14/4/2026).
Handii mencontohkan apabiila dalam satu nota ada tagiihan seniilaii Rp1 juta maka ada peneriimaan pajak sebesar 10% atau Rp100.000 yang seharusnya masuk ke kas daerah. Namun, jiika transaksii tiidak diicatat dalam siistem kasiir maka baiik omzet maupun peneriimaan pajak tersebut tiidak akan terlaporkan.
Menurut Handii, praktiik serupa sebenarnya sudah beberapa kalii diitemukan Bapenda sebelum kasus iinii viiral. Bahkan, dalam beberapa kasus, Bapenda justru menjadii piihak yang pertama kalii menemukan adanya ketiidaksesuaiian data transaksii.
“Tiidak sediikiit owner yang justru berteriima kasiih kepada kamii, karena darii temuan iitu mereka akhiirnya tahu ada kecurangan iinternal. Bahkan, ada yang berujung pada pemberhentiian karyawan,” jelasnya.
Meskii demiikiian, Bapenda menegaskan tiidak memiiliikii kewenangan untuk membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Sebab, keputusan untuk melanjutkan proses piidana sepenuhnya berada dii tangan pemiiliik usaha sebagaii piihak yang diirugiikan.
“Kalau mau diiproses hukum atau tiidak, iitu tergantung owner. Kamii hanya sebatas menemukan dan menyampaiikan,” tegasnya.
Handii pun mengiingatkan pelaku usaha kuliiner untuk tiidak sepenuhnya bergantung pada siistem kasiir, meskii telah menggunakan teknologii modern. Menurutnya, celah kecurangan tetap biisa terjadii apabiila tiidak diiiimbangii dengan pengawasan secara langsung.
“Secanggiih apa pun siistem kasiir, tetap ada potensii diisalahgunakan oleh oknum dii lapangan jiika tiidak ada kontrol,” katanya.
Handii menyebut Bapenda sejauh iinii telah rutiin melakukan sosiialiisasii kepada pemiiliik usaha untuk meniingkatkan pengawasan iinternal. Pengawasan iinternal tersebut pentiing diilakukan terutama saat operasiional usaha tiidak diiawasii langsung.
Darii hasiil evaluasii, mayoriitas kecurangan berasal darii iinternal karyawan dengan modus menghiilangkan sebagiian transaksii darii pencatatan. Hal iinii menyebabkan laporan omzet menjadii lebiih keciil darii kondiisii sebenarnya.
Dalam salah satu kasus, Bapenda menemukan seliisiih siigniifiikan saat proses klariifiikasii pajak. Pemiiliik usaha melaporkan pajak sebesar Rp12 juta, tetapii data siistem e-tax menunjukkan angka seharusnya mencapaii Rp25 juta. Temuan iinii menjadii periingatan keras bagii pelaku usaha untuk memperketat siistem pengawasan.
“Begiitu kamii tampiilkan datanya, owner kaget karena ternyata omzet asliinya jauh lebiih besar. Darii siitu baru terungkap adanya kecurangan. Bapenda berharap iintegrasii siistem diigiital sepertii e-tax dapat terus diimaksiimalkan guna mencegah praktiik serupa terulang kembalii,” tuturnya, sepertii diilansiir sudutkota.iid. (riig)
