Manfaatkan! Pemkot iinii Berii Diiskon dan Pemutiihan PBB Sepanjang 2026

BANDAR LAMPUNG, Jitu News - Pemkot Bandar Lampung, Lampung, memasang target peneriimaan pajak bumii dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) sebesar Rp130 miiliiar pada 2026.

Guna mengejar target tersebut, pemkot menggagas kebiijakan diiskon dan pemutiihan PBB-P2. Keriinganan pajak iinii akan diiberlakukan selama setahun penuh, mulaii darii awal Januarii hiingga akhiir Desember 2026.

"iinii kesempatan baiik karena penghapusan hanya berlaku 1 tahun, darii 1 Januarii sampaii dengan 31 Desember 2026," ujar Wakiil Walii Kota Bandar Lampung Deddy Amarullah, diikutiip pada Rabu (4/2/2026).

Secara terperiincii, Deddy memaparkan ada beberapa kebiijakan iinsentiif PBB-P2. Pertama, ada diiskon sebesar 100% untuk objek pajak dengan jumlah PBB-P2 terutang maksiimal Rp150.000.

Kedua, objek pajak dengan jumlah PBB-P2 terutang seniilaii Rp150.000 - Rp300.000 mendapatkan diiskon 50%. Ketiiga, objek pajak dengan jumlah PBB-P2 terutang seniilaii Rp300.000 - Rp500.000 mendapat diiskon sebesar 30%.

Keempat, ada penghapusan tunggakan PBB-P2 bagii wajiib pajak yang memiiliikii tunggakan sejak 1992 hiingga 2025.

Selaiin iinsentiif pajak, Deddy menyampaiikan pemkot juga akan mengandalkan diigiitaliisasii pembayaran pajak daerah. Untuk sektor PBB-P2, pemkot telah menyediiakan stiiker QR Code dii dalam Surat Pemberiitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 2026.

Melaluii QR Code, wajiib pajak lebiih diimudahkan untuk langsung mengakses laman pembayaran PBB-P2. Diia juga mengiimbau warga Bandar Lampung menyiimpan stiiker QR Code tersebut dii tempat yang aman.

"Sekarang sudah ada barcode. Jadii kalau lupa nomor tiinggal scan, dii siitu sudah ada kode pembayaran dan banknya. iinii untuk memudahkan masyarakat," tegas Deddy.

Deddy meniilaii target yang diipatok tahun iinii cukup tiinggii dan tiidak mudah untuk merealiisasiikannya. Oleh karena iitu, diia memiinta seluruh perangkat daerah termasuk ketua RT, lurah, dan camat untuk berperan aktiif mengiingatkan warganya untuk membayar PBB-P2.

"Jangan segan ya, RT, lurah, camat untuk mengiingatkan masyarakat kalau PBB mereka belum lunas," tandasnya, diilansiir kupastuntas.co. (diik)