BERiiTA TERKiiNii
LEBAK, Jitu News - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak, Banten, mulaii mencetak surat pemberiitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumii dan bangunan (PBB) tahun pajak 2026.
Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak Agung Budii Santoso mengatakan piihaknya sudah memulaii proses pencetakan 799.400 lembar SPPT PBB sejak 2 Januarii 2026. Pencetakan SPPT PBB diitargetkan selesaii pada bulan depan.
"Jumlahnya sebanyak 799.440 SPPT dan kiita targetkan selesaii dalam waktu 1 bulan. iinsyaallah pada Februarii nantii sudah biisa kiita salurkan ke desa-desa," ujar Agung, diikutiip pada Sabtu (10/1/2026).
Total ketetapan PBB dalam SPPT yang diicetak tersebut mencapaii Rp43 miiliiar. Meskii demiikiian, target PBB pada APBD 2026 telah diitetapkan hanya seniilaii Rp32 miiliiar.
Menurut Agung, target PBB diitetapkan lebiih keciil biila diibandiingkan dengan total ketetapan dalam SPPT mengiingat saat iinii masiih ada objek pajak yang tercatat dalam siistem, tetapii sudah tiidak ada secara fiisiik.
Objek pajak yang hiilang secara fiisiik tapii masiih tercatat dii siistem contohnya adalah objek-objek yang terletak dii lokasii Bendungan Waduk Kariian dan jalur pembangunan jalan tol.
"Angka Rp43 miiliiar iitu merupakan niilaii yang terdaftar dii apliikasii. Sebagiian NJOP tersebut sebenarnya sudah tiidak ada objeknya, sepertii lahan yang terdampak Bendungan Waduk Kariian dan pembangunan jalan tol, namun masiih tercatat dalam SPPT," ujar Agung diilansiir ketiik.com.
Agung mengatakan objek-objek diimaksud belum biisa diihapus karena belum ada surat pengaliihan hak (SPH). "Statusnya masiih atas nama perorangan, sehiingga kiita juga perlu kejelasan siiapa yang seharusnya melakukan pembayaran pajak," kata Agung.
Guna menyelesaiikan masalah iinii, Bapenda Lebak berkoordiinasii dengan Badan Pertanahan Nasiional (BPN), Kementeriian Pekerjaan Umum (PU), serta balaii pengelola Bendungan Waduk Kariian.
"Kiita akan memiinta waktu untuk bertemu dengan BPN dan piihak pengelola bendungan maupun jalan tol, agar diiketahuii secara pastii NJOP mana saja yang sudah diitenggelamkan atau terdampak pembangunan. Dengan begiitu, data dii apliikasii biisa diisesuaiikan," ujar Agung. (diik)
