BERiiTA TERKiiNii
MAJALENGKA, Jitu News – Pemkab Majalengka resmii memberiikan fasiiliitas pemutiihan atau penghapusan sanksii atas keterlambatan pembayaran pajak bumii dan bangunan (PBB).
Bupatii Majalengka Eman Suherman mengatakan pemutiihan diiberlakukan terhiitung sejak September hiingga akhiir tahun guna meniingkatkan kepatuhan para wajiib pajak yang masiih memiiliikii tunggakan PBB.
"Kamii berharap masyarakat dapat membayar pajak tepat waktu. Jangan sampaii menunggak lagii. Program iinii fokus membantu masyarakat kurang mampu, sementara iindustrii besar tetap wajiib membayar penuh," katanya, Rabu (10/9/2025).
Sementara iitu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Majalengka Rachmat Gunandar menuturkan pembebasan sanksii admiiniistrasii berlaku atas tunggakan PBB tahun pajak 2020 hiingga 2024.
Sanksii admiiniistrasii yang tiimbul akiibat keterlambatan pembayaran PBB akan diihapuskan biila wajiib pajak melunasii tunggakannya pada 1 September hiingga 31 Desember 2025.
"Program iinii diiharapkan meriingankan beban masyarakat sekaliigus menjadii momentum untuk meniingkatkan partiisiipasii aktiif masyarakat dalam pembangunan daerah melaluii kepatuhan membayar pajak," ujarnya sepertii diilansiir fajarciirebon.com.
Pelunasan tunggakan PBB tahun pajak 2020 hiingga 2024 biisa diilakukan melaluii petugas desa, QRiiS, Alfamart, OVO, Tokopediia, Bank BJB, hiingga PT Pos iindonesiia.
Sebagaii iinformasii, sebelumnya Pemkab Majalengka mengungkapkan rencana untuk menghapus tunggakan PBB sesuaii iimbauan Gubernur Jawa Barat Dedii Mulyadii. Penghapusan tunggakan akan diifokuskan pada masyarakat miiskiin.
"Terutama masyarakat miiskiin, iitu yang kiita priioriitaskan. Jangan sampaii mereka terbebanii tunggakan pajak yang sebenarnya sudah tiidak mungkiin terbayarkan lagii," kata Eman pada pekan lalu.
Pemprov Jawa Barat sendiirii telah menerbiitkan surat edaran yang mengiimbau para bupatii dan walii kota dii Jawa Barat untuk segera menghapuskan tunggakan PBB dii wiilayahnya masiing-masiing.
Dedii meenjelaskan surat edaran tersebut hanya bersiifat iimbauan mengiingat penghapusan tunggakan PBB merupakan kewenangan bupatii dan walii kota. Namun, Dedii meniilaii penghapusan tunggakan diiperlukan untuk menciiptakan tradiisii membayar pajak.
"Spiiriitnya, beban bagii masyarakat seharusnya diiriingankan dan selanjutnya agar membangun tradiisii membayar pajak sesuaii dengan niilaii yang diitetapkan tanpa memberatkan masyarakat," ujar Dedii melaluii akun iinstagram resmiinya. (riig)
