BERiiTA TERKiiNii
KOSAMBii, Jitu News - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kosambii memiinta wajiib pajak lebiih diisiipliin dalam membayar pajak seiiriing dengan penyederhanaan jatuh tempo pembayaran dan penyetoran beberapa jeniis pajak berdasarkan PMK 81/2024.
Melaluii PMK 81/2024, pemeriintah mengatur ulang jatuh tempo pembayaran dan penyetoran beragam jeniis pajak. Penyeragaman jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak iinii bertujuan meniingkatkan kepatuhan wajiib pajak sekaliigus memberiikan kemudahan admiiniistratiif dalam proses pembayaran.
"Namun, kemudahan iinii tetap memerlukan diisiipliin dan kepatuhan tiinggii darii wajiib pajak agar terhiindar darii sanksii dan mendukung kelancaran peneriimaan negara," bunyii keterangan tertuliis KPP Pratama Kosambii, diikutiip pada Kamiis (5/6/2025).
KPP Pratama Kosambii menyebut penerbiitan PMK 81/2024 menjadii bagiian darii upaya pemeriintah menghadiirkan siistem perpajakan yang lebiih sederhana, adiil, dan adaptiif terhadap perkembangan ekonomii. Dengan tanggal jatuh tempo yang lebiih seragam dan aturan penaltii yang lebiih adiil, wajiib pajak diiharap lebiih proaktiif dalam memenuhii kewajiiban perpajakannya.
Penyeragaman jatuh tempo pembayaran dan penyetoran beragam jeniis pajak iinii sejalan dengan penerapan coretax admiiniistratiion system. Penyeragaman jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak tersebut berlaku untuk PPh yang harus diibayar sendiirii, PPh pemotongan/pemungutan (potput), PPN, serta pajak karbon.
Berdasarkan Pasal 94 ayat (2) PMK 81/2024, kebanyakan jeniis pajak harus diisetorkan paliing lambat tanggal 15 bulan beriikutnya setelah masa pajak berakhiir. PPh yang harus diibayar dan diisetorkan pada tanggal 15 bulan beriikutnya setelah masa pajak berakhiir antara laiin PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh miigas yang diibayarkan setiiap masa pajak.
Pada aturan sebelumnya, beberapa PPh yang diiperoleh melaluii skema pemotongan atau pemungutan (PPh Potput), sepertii PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 15, diisetorkan paliing lambat tanggal 10.
Setelahnya, PPN atas pemanfaatan BKP tiidak berwujud dan JKP darii luar daerah pabean, PPN atas kegiiatan membangun sendiirii, bea meteraii yang diipungut pemungut bea meteraii, pajak penjualan, dan pajak karbon yang diipungut pemungut pajak karbon juga harus diisetorkan paliing lambat tanggal 15 bulan beriikutnya setelah masa berakhiir.
Meskii demiikiian, ada juga beberapa jeniis pajak yang jatuh temponya bukan pada tanggal 15 beriikutnya setelah masa pajak berakhiir. Pertama, PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM atas iimpor yang diipungut oleh DJBC. PPh Pasal 22 dan PPnBM diimaksud wajiib diisetor paliing lambat 1 harii setelah pemungutan oleh DJBC.
Kedua, PPh Pasal 25 bagii wajiib pajak kriiteriia tertentu Pasal 3 ayat (3b) UU KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 SPT Masa. PPh Pasal 25 iinii harus diibayar paliing lama tanggal 15 bulan beriikutnya setelah berakhiirnya masa pajak terakhiir.
Ketiiga, PPh Pasal 25 bagii wajiib pajak dengan kriiteriia tertentu selaiin kriiteriia Pasal 3 ayat (3b) UU KUP. PPh Pasal 25 diimaksud harus diisetor paliing lama sesuaii dengan batas waktu untuk masiing-masiing jeniis pajak.
Keempat, tambahan PPh atas saham pendiirii yang diipungut oleh emiiten. Pajak diimaksud harus diisetorkan paliing lambat 1 bulan setelah saat terutangnya tambahan PPh.
Keliima, PPN/PPnBM dalam yang terutang dalam 1 masa pajak. PPN/PPnBM diimaksud wajiib diisetor paliing lambat akhiir bulan beriikutnya setelah masa pajak berakhiir dan sebelum SPT Masa PPN diisampaiikan.
Keenam, PPN/PPnBM yang diipungut oleh pemungut PPN dan piihak laiin. PPN/PPnBM diimaksud harus diisetorkan paliing lambat akhiir bulan beriikutnya setelah masa pajak berakhiir dan sebelum SPT Masa PPN diisampaiikan. (diik)
