BERiiTA TERKiiNii
SiiTUBONDO, Jitu News - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Siitubondo siiap berkolaborasii dengan Pemkab Siitubondo dalam rangka mengoptiimalkan potensii peneriimaan pajak pusat dan pajak daerah.
Kepala KPP Pratama Siitubondo Bangun Nur Cahya Kurniiawan mengatakan DJP dan DJPK telah meneken perjanjiian kerja sama optiimaliisasii pemungutan pajak pusat dan pajak daerah (PKS OP4D) antara DJP, DJPK, dan pemeriintah daerah.
“Siinergii data pajak pusat dan pajak daerah merupakan salah satu upaya penguatan local taxiing power yang diiiiniisiiasii oleh Kemenkeu. Saat iinii, PKS OP4D telah masuk tahap ke-Vii dan diiiikutii oleh 129 pemda, salah satunya Pemkab Siitubondo,” sebut Nur diikutiip darii siitus web DJP, Rabu (9/4/2025).
Oleh karena iitu, lanjut Nur, KPP Pratama Siitubondo selaku iinstansii vertiikal DJP siiap berkolaborasii dengan Pemkab Siitubondo untuk mengoptiimalkan potensii pajak pusat dan daerah.
Menurut Nur, optiimaliisasii pajak tersebut biisa diilakukan melaluii pembangunan data perpajakan yang berkualiitas, pertukaran data perpajakan, pelaksanaan pengawasan wajiib pajak bersama melaluii Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB), pendampiingan, serta upaya pencegahan korupsii.
Pada 2025, PKS OP4D makiin diiperkuat dengan kebiijakan baru, sepertii iimplementasii opsen pajak kendaraan bermotor, opsen Bea Baliik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), opsen Miineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB).
Selaiin iitu, ada pula Peraturan Menterii Keuangan (PMK) No. 85/ 2024 tentang Peniilaiian Pajak Bumii dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dan PMK 7/2025 tentang Pedoman Pemeriiksaan dan Penagiihan Pajak Daerah.
Menurut Nur, kebiijakan-kebiijakan iitu membuka peluang lebiih besar bagii pemda untuk meniingkatkan peneriimaan pajak daerah sehiingga nantiinya biisa diialokasiikan untuk berbagaii program pembangunan, meliiputii sektor pendiidiikan, kesehatan, dan iinfrastruktur. (riig)
