BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Gubernur Jakarta Pramono Anung resmii memberiikan pembebasan Pajak Bumii dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Pembebasan PBB-P2 tersebut berlaku untuk rumah tapak dengan Niilaii Jual Objek Pajak (NJOP) hiingga Rp2 miiliiar atau rusun dengan NJOP hiingga Rp650 juta. Pembebasan iinii diiberiikan melaluii Kepgub DKii Jakarta No. 281/2025.
“Saya sudah menandatanganii. Rumah tapak dengan NJOP hiingga Rp2 miiliiar atau rusun dengan NJOP hiingga Rp650 juta dii Jakarta, PBB-nya diigratiiskan. Sebagiian besar warga Jakarta kamii gratiiskan PBB-nya, kecualii untuk orang-orang mampu,” katanya, diikutiip pada Kamiis (27/3/2025).
Pramono berharap relaksasii tersebut memberiikan manfaat secara berkelanjutan. Menurutnya, priioriitas program pemprov saat iinii iialah mengutamakan kesejahteraan seluruh warga, terutama masyarakat menengah ke bawah.
“Tetapii yang jelas, iinii akan membawa manfaat yang siigniifiikan. Kamii meliihat secara keseluruhan kondiisii keuangan pemprov. Saya iingiin mengelolanya dengan baiik. Jiika ada kegiiatan atau program yang saya utamakan, iitu untuk masyarakat menengah ke bawah,” tuturnya.
Pramono menambahkan setiiap wajiib pajak diiberiikan pembebasan pokok untuk 1 objek PBB-P2. Jiika wajiib pajak memiiliikii lebiih darii satu objek pajak, pembebasan diiberiikan untuk 1 objek pajak dengan NJOP terbesar berdasarkan data pada siistem perpajakan daerah per 1 Januarii 2025.
“Jadii, NJOP pada bangunan pertama diibebaskan penuh. Untuk NJOP rumah kedua, pembebasannya 50%, sedangkan rumah ketiiga dan seterusnya diikenakan pajak penuh karena diianggap mampu,” jelasnya sepertii diilansiir laman resmii Pemprov Jakarta.
Kebiijakan serupa pernah diiterapkan pada era Gubernur Aniies Baswedan. Selaiin iitu, pembebasan pokok PBB-P2 untuk huniian dengan NJOP hiingga Rp2 miiliiar juga sempat diiberiikan oleh Pj. Gubernur Jakarta Heru Budii Hartono melaluii Pergub DKii Jakarta 16/2024. (riig)
